Genjot Padat Karya Infrastruktur, Bantul Gelontorkan Rp 47 Miliar
Red: Yusuf Assidiq
Kantor Pemkab Bantul. | Foto: Yusuf Assidiq.
REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL -- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tahun anggaran 2023 menggelontorkan dana sebesar Rp 47,2 miliar untuk pembangunan sarana prasarana masyarakat melalui program padat karya infrastruktur.
"Total anggaran padat karya tahun ini sebesar Rp 47,2 miliar, meliputi Rp 31,9 miliar bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DIY, dan Rp 15,3 miliar dari APBD Bantul," kata Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja dan Transmigrasi Disnakertrans Bantul Rumiyati, Ahad (12/2/2023).
Disebutkan, kegiatan padat karya infrastruktur yang bersumber dari APBD DIY melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) menyasar sebanyak 202 lokasi. Meliputi 85 lokasi dengan masing-masing Rp 100 juta, dan 117 lokasi dengan masing-masing Rp 200 juta.
Kemudian, kegiatan padat karya yang bersumber dari APBD Bantul menyasar sebanyak 153 lokasi, dengan tiap lokasi digelontorkan anggaran sebesar Rp 100 juta.
Program padat karya 2023 secara bertahap dimulai dengan agenda sosialisasi kepada kelompok penerima program yang dianggarkan Rp 100 juta pada 6 Februari. Kemudian pengerjaan fisik dimulai pertengahan Maret dan ditargetkan selesai sebelum Lebaran 2023.
Sedangkan kegiatan padat karya yang tiap lokasi dibiayai sebesar Rp 200 juta, agenda sosialisasi dimulai setelah Lebaran 2023, untuk kemudian proses pengerjaan fisik dimulai sekitar Mei.
"Jadi harapannya padat karya yang APBD sebesar Rp 100 juta tiap lokasi, selesai April. Sedangkan yang Rp 200 juta selesai Juni, karena kita dapat bocoran untuk Agustus, APBD Perubahan sudah akan di-'tok' (pengesahan)," katanya pula.
Ia mengatakan, setiap kelompok padat karya yang anggarannya Rp 100 juta berjumlah 26 orang, sedangkan kelompok yang menerima Rp 200 juta, jumlahnya sebanyak 52 orang, sudah termasuk tukang, pekerja, dan ketua kelompok.
"Program padat karya melibatkan tenaga kerja masyarakat lokal, karena tujuannya untuk mengangkat masyarakat miskin, dan harapannya dapat kurangi angka kemiskinan walaupun hanya sementara, dan juga meningkatkan akses perekonomian," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
