REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di sebagian wilayah di Indonesia pada Senin (13/2/2023). Dalam sistem peringatan dini cuaca, BMKG memprakirakan provinsi yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di Aceh, Bali, Bangka Belitung.
Kemudian, Banten, Bengkulu, DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Lampung, Maluku, Maluku Utara. Lalu, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatra Utara, dan Sumatra Selatan.
Sebelumnya Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan hingga awal Februari 2023, wilayah Indonesia masih mengalami kondisi La Nina. Dalam periode Februari-Maret 2023, La Nina diprediksi akan segera berakhir dan beralih menuju netral.
Selanjutnya, pada semester kedua 2023 nanti, kondisi netral dan El Nino memiliki peluang yang relatif sama untuk terjadi. "Kita masih harus menunggu beberapa waktu untuk memastikan bahwa El Nino benar-benar akan hadir tahun ini," kata Dwikorita.
Menurutnya, masyarakat Indonesia semakin merasakan peranan informasi iklim dari BMKG, terutama yang aktivitas kehidupan serta mata pencahariannya terkait dengan sektor pertanian, ketahanan pangan, pengurangan risiko bencana, energi, kesehatan, dan air.
Maka dari itu, Dwikorita meminta jajarannya untuk menghasilkan prakiraan seakurat mungkin, agar kemungkinan resiko kerugian dapat ditekan jika El Nino benar-benar terjadi pada 2023.
"Pastikan data yang dikumpulkan adalah data yang valid, begitu juga alat, dan pastikan alat-alat jaringan pengamatan beroperasi dengan baik dan menghasilkan data yang valid, sehingga dapat digunakan untuk memprediksi iklim dengan lebih akurat," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika