REPUBLIKA.CO.ID, MANILA --  Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr mengatakan, ia tidak melihat alasan Filipina tidak memiliki Kesepakatan Kunjungan Pasukan (VFA) dengan Jepang. Bila kesepakatan itu meningkatkan keamanan maritim dan memastikan perlindungan yang lebih luas pada nelayan Filipina.

Namun, Marcos mengatakan, akan berhati-hati dalam membuat kesepakatan dengan Tokyo. "Sebab kami tidak ingin tampak provokatif," katanya pada wartawan, Ahad (12/2/2023).

Kunjungan pertama Marcos ke Jepang sejak menjabat dilakukan setelah ia mengizinkan Amerika Serikat (AS) mengakses pangkalan militer Filipina berdasarkan VFA. Langkah yang menurut Cina merusak stabilitas dan meningkatkan ketegangan di kawasan.

VFA menyediakan peraturan pada AS menarik dan menempatkan pasukannya ke Filipina untuk latihan. "Bila itu membantu Filipina dalam hal perlindungan, contohnya untuk nelayan kami, melindungi teritorial maritim kami, saya tidak melihat mengapa kami tidak mengadopsinya (VFA)," kata Marcos sebelum kembali Filipina.

Kunjungan lima hari Marcos untuk meningkatkan hubungan keamanan dengan Tokyo yang bulan Desember lalu mengumumkan anggaran pertahanan terbesar sejak Perang Dunia II. Sebagai respons atas agresivitas Cina di kawasan.

Marcos dan Perdana Menteri Fumio Kishida menyepakati perjanjian yang mengizinkan angkatan bersenjata kedua negara bekerja sama dalam bencana alam. Kesepakatan ini dinilai sebagai langkah maju untuk perjanjian yang lebih luas yang mengizinkan kedua negara saling mengerahkan pasukan ke wilayah masing-masing.

"Saya selalu berpikir mengenai perlindungan yang dibutuhkan nelayan kami, kami harus menunjukkan dengan jelas kami berpatroli di perairan kami dan memastikan wilayah maritim kami diakui dengan jelas," kata Marcos.

Filipina memiliki VFA dengan AS sementara Tokyo memiliki VFA dengan Australia dan Inggris. Jepang juga merupakan negara yang paling banyak menampung pasukan AS.

Pada bulan Oktober lalu militer Jepang menggelar latihan gabungan dengan AS dan Filipina. Kehadiran militernya di Filipina dapat membantu menangkal pengaruh Cina di Laut Cina Selatan yang Beijing klaim bagian dari wilayahnya.

Kishida mengatakan, Filipina dan Jepang sepakat untuk mencoba dan membentuk kerangka kerja yang akan "memperkuat dan memperlancar proses latihan gabungan."

Dalam wawancaranya dengan Nikkei, Marcos mengatakan, negaranya dapat terseret dalam konflik yang mungkin pecah di Selatan Taiwan. Karena posisinya yang dekat dengan Taiwan yang Cina klaim bagian dari teritorinya.

"Ketika kami melihat situasi di wilayah itu, terutama ketegangan di Selat Taiwan, hanya dengan melihat letak geografis kami, bila ternyata terjadi konflik di wilayah itu, sangat sulit membayangkan di mana Filipina tidak terlibat," kata Marcos.

Ikuti Whatsapp Channel Republika