REPUBLIKA.CO.ID, MANADO -- Wakil Menteri Agama (Wamenag) RI Zainut Tauhid Sa'adi, di Manado, Senin, mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama tidak terlibat pada politik praktis.
"Memasuki tahun politik saya mengingatkan ASN Kementerian Agama untuk tidak terlibat dalam politik praktis," kata Zainut.
Di tahun politik, ASN Kementerian Agama harus menjadi garda terdepan dalam mengawal politik yang sehat dan demokratis.
Pesan ini ditegaskan Wamenag saat memberikan pembinaan bagi ASN Kanwil Kemenag Sulut di Hotel Grand Whiz Manado.
"ASN Kemenag jangan terlibat kegiatan politik praktis, harus menjaga dan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar berpolitik yang beradab dan demokratis," kataWamenag.
"Kita bangun politik kenegaraan yang mengatasi semua perbedaan, jangan sampai pilihan politik yang berbeda mengganggu kehidupan beragama dan kerukunan kebangsaan," ujarnya.
Ini penting, katanya, apalagi Tahun 2023 dicanangkan sebagai tahun kerukunan antar umat beragama, jangan sampai terjadi perpecahan karena politik.
Ditegaskan Wamenag, katanya, ASN Kemenag bisa menjadi pionir kerukunan yang merekatkan perbedaan.
Sebab menurutnya, perbedaan adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa dipaksakan menjadi sama, sebuah rahmat Tuhan yang harus disyukuri.
Selain itu, Wamenag juga menyampaikan enam pesan Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas saat Rakernas dalam pertemuan tersebut.
Enam pesan ini menjadi fokus utama yang harus dilakukan di tahun 2023, yakni peningkatan profesionalisme ASN, komitmen anti korupsi, respon cepat penanganan isu di masyarakat, realisasi anggaran program prioritas yang akuntabel.
Kemudian, tercapainya 10 Juta sertifikasi halal, dan tahun 2023, Tahun Kerukunan Umat Beragama.
Seluruh ASN Kemenag diminta untuk bersama-sama merealisasikan dan mensukseskan enam pesan dan harapan Menag kepada seluruh ASN Kemenag.