REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Hapsari Setyowardhani, menyatakan, diperlukan adanya satu big data yang dikelola pemerintah sebagai basis data usaha kecil menengah (UKM) seluruh Indonesia.

"Basis data ini dapat digunakan oleh berbagai instansi pemerintahan maupun oleh pelaku UKM untuk keperluan pemetaan pasar dan mengelola persaingan," kata Hapsari di Depok, Jawa Barat, Selasa (14/2/2023).

Hapsari mengatakan, ada beberapa isu dari pemerintah, seperti belum adanya basis data yang rapi, program yang tumpang tindih dan berulang, dan belum adanya koordinasi yang efektif. Pun, banyak pelaku UKM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) dengan fokus hanya ke bantuan modal yang diberikan, belum ke substansi pelatihan.

"Selain itu, perlu adan dukungan dari pemerintah lokal, seperti pemerintah daerah atau pemerintah kota dalam hal pendampingan UKM naik kelas," kata Hapsari.

Kepala Divisi Digital Economy Iluni FEB UI Imanul Hakim Camil memberikan alternatif lain untuk pengembangan UKM. Ia menyarankan, akan jauh lebih efektif menggunakan skema super offtaker sehingga bentuk usaha yang dimitrakan dengan merek (brand) dan kualitas sudah terjamin agar omzet lebih terjaga.

Menurut dia karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa pelaku UKM selalu fokus ke omzet penjualan. Kondisi itu membuat mereka sulit untuk mengikuti program pelatihan maupun pendampingan yang mengorbankan banyak waktu dan tenaga mereka yang bisa dialokasikan untuk berjualan.

"Tujuan dari skema ini adalah agar terciptanya sebuah ekosistem dengan omzet UKM yang sehat," kata Iman.

Ikuti Whatsapp Channel Republika