Rabu 15 Feb 2023 08:40 WIB

Maju Mundur Raperda Jalan Berbayar di Jakarta

Penerapan ERP ditolak oleh pengemudi ojol hingga warga di kota penyangga.

Rep: republika.id/ Red: republika.id

JAKARTA – Narasi penarikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian Lalu Lintas secara Elektronik (PL2SE) soal electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar masih mengawang. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyerahkan kelanjutan beleid tersebut ke DPRD, sementara DPRD masih menunggu surat resmi penarikan dari pemerintah provinsi (pemprov). Ketua Badan...

Lihat Artikel Asli

Ikuti Whatsapp Channel Republika

Baca Selengkapnya di republika.id

republika.id

Berita Terkait

kolom - 11 jam yang lalu

Masa Depan Gaza setelah Trump Jadi Presiden AS

khazanah - 12 jam yang lalu

Cinta Tanah Air

news - 12 jam yang lalu

‘Apa Maumu Netanyahu?’

news - 13 jam yang lalu

Musim Dingin Menjelang, Pembersihan Etnis di Gaza Berlanjut

news - 23 November 2024, 08:45

PBB Minta Anggotanya Patuhi ICC Tangkap Netanyahu

news - 23 November 2024, 08:36

200 Pejuang Mati-Matian Pertahankan Jabalia

khazanah - 22 November 2024, 12:00

Sumur Kehidupan

ekonomi - 22 November 2024, 11:35

Kaji Ulang Kenaikan Tarif PPN

Yuk Ngaji Hari Ini

ÙˆÙŽØ§ÙŽØ·ÙÙŠÙ’Ø¹ÙÙˆØ§ Ø§Ù„Ù„Ù‘Ù°Ù‡ÙŽ ÙˆÙŽØ§ÙŽØ·ÙÙŠÙ’Ø¹ÙÙˆØ§ Ø§Ù„Ø±Ù‘ÙŽØ³ÙÙˆÙ’Ù„ÙŽ ÙˆÙŽØ§ØÙ’Ø°ÙŽØ±ÙÙˆÙ’Ø§ ÛšÙÙŽØ§ÙÙ†Ù’ ØªÙŽÙˆÙŽÙ„Ù‘ÙŽÙŠÙ’ØªÙÙ…Ù’ ÙÙŽØ§Ø¹Ù’Ù„ÙŽÙ…ÙÙˆÙ’Ù“Ø§ Ø§ÙŽÙ†Ù‘ÙŽÙ…ÙŽØ§ Ø¹ÙŽÙ„Ù°Ù‰ Ø±ÙŽØ³ÙÙˆÙ’Ù„ÙÙ†ÙŽØ§ Ø§Ù„Ù’Ø¨ÙŽÙ„Ù°ØºÙ Ø§Ù„Ù’Ù…ÙØ¨ÙÙŠÙ’Ù†Ù

Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul Kami hanyalah menyampaikan (amanat) dengan jelas.

(QS. Al-Ma'idah ayat 92)

Berita Lainnya

Pekerja merapikan produk UMKM yang dijajakan di Pojok UMKM Inalum, Gedung PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) (Persero), Kuala Tanjung, Batu Bara, Sumatra Utara, Kamis (5/1/2023) (ilustrasi). Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Hapsari Setyowardhani, menyatakan, diperlukan adanya satu big data yang dikelola pemerintah sebagai basis data usaha kecil menengah (UKM) seluruh Indonesia.

ekonomi - Rabu , 15 Feb 2023, 00:10 WIB

Dosen FEB UI: Perlu Satu Big Data UKM di Indonesia

PT Rajawali Nusindo yang bergerak di bidang perdagangan dan distribusi baik food maupun non-food menargetkan pendapatan Rp 5,2 triliun pada tahun ini.

ekonomi - Selasa , 14 Feb 2023, 15:56 WIB

Rajawali Nusindo Targetkan Pendapatan Rp 5,2 Triliun pada 2023

Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

ekonomi - Selasa , 14 Feb 2023, 15:42 WIB

Erick Thohir Sebut Media dan Pemerintah Harus Duduk Bersama Bangun Ekosistem Digital Kuat

Kantor Pusat Perusahaan Qatar National Bank (QNB) di Doha, Qatar, 13 Januari 2015. PT Bank QNB Indonesia Tbk (BKSW) melaporkan kerugian Rp 400,7 miliar pada akhir 2022.

ekonomi - Selasa , 14 Feb 2023, 15:32 WIB

Bank QNB Indonesia Catat Penurunan Kerugian pada 2022

Pengunjung melihat sejumlah produk UMKM yang dipajang pada Pasar Kreatif Bandung Store di Trans Studio Mall, Kota Bandung, Selasa (31/1/2023). Realisasi KUR klaster untuk UMKM pada 2020 mencapai Rp 4,8 triliun.

ekonomi - Selasa , 14 Feb 2023, 14:12 WIB

UMKM Sering Dibanggakan Tapi Pembiayaan Kredit dari Bank Minim

Terpopuler

1	Gubernur Sekaligus Cagub Bengkulu Ditangkap KPK, Ini Sikap Resmi Timses Rohidin-Meriani
2	TC Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024 Dimulai Besok, Ini Daftar Pemainnya
3	Ini Pengakuan AKP Dadang Terkait Alasan Tembak AKP Ulil, Ternyata Kapolres Juga Dibidik
4	Hizbullah Lancarkan Serangan Besar-besaran ke Israel
5	Erick Thohir Sebut Anugerah Bagi Timnas Indonesia Punya Pemain Seperti Jay Idzes
6	Erick Thohir: Jabatan Ada Waktunya, Saya Serius Mundur dari PSSI Jika tak Dipercaya
7	Begini Kronologi Saat Gubernur Bengkulu Meminta Uang untuk Pendanaan Pencalonan Pilkada
8	Mohamed Salah Jadi Pahlawan Kemenangan Liverpool 3-2 Atas Southampton
9	Iran Siapkan Balasan Dahsyat ke Israel
10	Ini Ancaman Gubernur Bengkulu Rohidin Jika Kepala Dinas tak Setor untuk Modal Pilkada