REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan kunjungan kerja ke Jepang. Dalam kunjungannya selama dua hari, ia bertemu para pemimpin perusahaan di Jepang yang memiliki bisnis di seluruh dunia termasuk Indonesia.
"Kunjungan kerja ini dalam rangka meningkatkan kunjungan bilateral Indonesia dan Jepang yang sangat baik. Lalu menghadiri beberapa undangan penting kemarin dan hari ini," ujarnya dalam press briefing secara virtual, Selasa (14/2/2023).
Pada pertemuan itu, kata dia, kembali dilihat bagaimana kebijakan ekonomi terutama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berhasil didorong untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Ia pun memaparkan, berbagai hasil pemulihan ekonomi di dalam negeri.
"Dalam konteks ini selain sampaikan proses kemajuan yang sangat baik, pertumbuhan pertumbuhan ekonomi kita 5,31 persen pada 2022, disertai APBN makin sehat. Defisit juga turun tajam menjadi 2,34 persen, kita tetap waspada dan optimis," tegasnya.
Dirinya mengungkapkan, kebanyakan para investor Jepang tertarik dengan upaya Indonesia dalam melakukan transformasi atau transisi di bidang energi. Mereka, lanjutnya, juga tertarik berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN).
Sri Mulyani mengatakan, banyak yang menanyakan soal skenario, kebijakan, serts berbagai insentif yang ditawarkan bagi investor yang mau berinvestasi di IKN. Maka ia memaparkan soal pembangunan jangka panjang pembangunan IKN sesuai undang-undang dan aturan yang berlaku, serta berbagai insentif yang telah disiapkan.
Para investor Jepang, lanjutnya, juga tertarik dengan transformasi keuangan dan teknologi digital di Indonesia. Terutama yang bergerak di sektor financial technology atau fintech.
"Saya jelaskan, di sektor keuangan dengan UU P2SK (Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan) yang baru dibahas di DPR. Implementasinya akan sangat menentukan perkembangan sektor keuangan di Tanah Air," tuturnya.
Dalam rangkaian kunjungan kerja tersebut, Sri Mulyani sempat pula bertemu Menteri Keuangan Jepang Shinichi Suzuki. Ia mengapresiasi Presidensi G20 Indonesia yang berjalan lancar, di tengah tantangan global akibat kondisi geopolitik yang tidak menentu, dan pemulihan ekonomi akibat pandemi.
Menkeu Jepang turut menyampaikan dukungannya terhadap komitmen Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim termasuk skema Energy Transition Mechanism dalam rangka mempercepat transisi energi bersih. Dirinya juga menyampaikan dukungannya terhadap Keketuaan Indonesia pada ASEAN dan ASEAN+3 2023, serta mendukung Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM) untuk lebih fleksibel dalam menopang ketahanan ekonomi dan keuangan regional di tengah bencana internasional dan pandemi.
Jepang menyatakan terus mendukung Indonesia dalam proses keanggotaan di Financial Action Task Force (FATF) pada Februari 2023 ini. "Indonesia menjadi satu-satunya negara G20 yang belum menjadi anggota penuh," kata Sri Mulyani.
Dirinya mengungkapkan, keinginan Indonesia umenjadi membership FATF akan sangat menentukan terhadap reputasi Indonesia di dalam menetapkan standar global rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. FATF merupakan badan antarpemerintah yang dibentuk dalam Pertemuan G7 pada 1989 di Paris.
