REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk lebih bijak dalam menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2024. Secara spesifik, dia melarang adanya penganggaran untuk membeli tanah.

Politikus PDIP itu mendorong agar fokus pada masalah yang lebih krusial, seperti kemacetan, banjir, hingga masalah pangan. "Saya minta kepada SKPD (satuan kerja perangkat daerah) fokus anggaran. Tidak seperti sekarang nih, semuanya beli (tanah), beli tanah sudah enggak (perlu) ada lagi, tanah kita sudah banyak," tutur Prasetyo di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (14/2/2023).

Menurut Prasetyo, saat ini, Pemprov DKI sudah memiliki banyak tanah. Sehingga yang perlu dilakukan adalah menggunakan dan memaksimalkan yang ada agar lebih produktif. Alih-alih membeli tanah, Prasetyo mendesak Pemprov DKI fokus pada berbagai masalah perkotaan yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) hingga saat ini.

"Yang kita pikirkan sekarang kan masalah banjir, kemacetan, kemiskinan, ketahanan pangan, termasuk masyarakat ya mudah-mudahan sih enggak ada kejadian sampai kekurangan pangan di Jakarta," jelas Prasetyo.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, arah pembangunan Kota Jakarta yakni peningkatan ketahanan kota melalui penguatan ekonomi dan kualitas pelayanan dasar. Arah kebijakan tersebut sesuai dengan perencanaan dalam dokumen rencana pembangunan daerah (RPD) tahun 2023-3026.

Heru meminta seluruh kepala SKPD untuk memastikan program pembangunan daerah yang direncanakan harus memacu pertumbuhan yang berkualitas, baik di sektor ekonomi, sosial, serta lingkungan hidup. "Program prioritas meliputi penanganan banjir, kemacetan, tata ruang, hingga penanganan kemiskinan ekstrem dengan target 0 persen di tahun 2024 serta target angka stunting turun di bawah 5 persen,” kata Heru di Jakarta Selasa (14/2/2023).

Ikuti Whatsapp Channel Republika