Komisi X DPR Soroti Upaya Peningkatan Literasi Nasional
Rep: Ronggo Astungkoro/ Red: Fernan Rahadi
Warga beraktivitas di Kampung Literasi, Jalan Pal Meriam, Jakarta Timur, Senin (30/1/2023). | Foto: Republika/Thoudy Badai
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Agustina Wilujeng, mengingatkan, pembangunan kemampuan literasi masyarakat merupakan keharusan. Dengan demikian, sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas dan memiliki daya saing dapat terwujud
"Masyarakat berpengetahuan atau masyarakat literat menjadi pondasi sosial untuk mendorong proses transformasi masyarakat menuju kehidupan yang sejahtera," kata Agustina dalam siaran pers, Rabu (15/2/2023).
Hal itu dia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi X DPR RI dan Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas), Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI, di Ruang Rapat Komisi X DPR, Jakarta.
Secara umum, Perpusnas, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kemendikbudristek sepakat, penciptaan SDM berkualitas dan berdaya saing harus dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa.
RDP lintas kementerian/lembaga tersebut mengagendakan peningkatan literasi nasional terkait indeks literasi berdasarkan Perpusnas dan UNESCO. Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, menjelaskan indeks literasi negara di dunia tidak ditentukan oleh UNESCO.
"Karenanya, Perpusnas menyusun indeks literasi yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia, yaitu Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)," ujar dia.
Dimensi indeks literasi masyarakat tersebut terdiri dari lima, yakni kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan berperilaku. Terkait perilaku, termasuk perilaku mengakses sumber informasi dan bahan bacaan, perilaku memahami isi bacaan, perilaku mengemukakan ide atau gagasan, hingga perilaku menciptakan kreasi atau mengembangkan produk atau jasa bermutu.
Untuk mendorong transformasi perpustakaan menuju kehidupan masyarakat sejahtera, Perpusnas menjalankan program prioritas nasional yakni Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS). Melalui program itu, perpustakaan bertransformasi menjadi tempat untuk masyarakat mendapatkan pendampingan dan pelatihan soft skills berbasis bahan bacaan ilmu terapan guna menghasilkan barang dan jasa.
"Perpustakaan harus bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Karena perpustakaan adalah bangku pendidikan terakhir yang dapat mereka datangi untuk mendapatkan ilmu dan memperbaiki perekonomian keluarga," ujar Syarif Bando.
Kepala Perpusnas menyebut program TPBIS menjadi solusi untuk pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Dia mengatakan, para penerima manfaat program TPBIS memberikan respons positif setelah mendapatkan pendampingan di perpustakaan.
Setelah memiliki keterampilan hidup, terbuka peluang untuk membuat usaha mikro dan home industry dalam mengatasi masalah ekonomi. "Dan testimoni mereka tentang keberhasilan itu bisa berdampak sangat luas," kata dia.
Senada, Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek, Anindito Aditomo, menyatakan, literasi merupakan kemampuan untuk memahami, menafsirkan, menciptakan serta mengkomunikasikan informasi dalam berbagai bentuk. Dengan kata lain, literasi tidak hanya membaca dan menulis, namun juga mencakup daya nalar dan kreativitas.
"Literasi merupakan tema yang sangat penting dan menjadi salah satu fokus dalam rangka kebijakan Merdeka Belajar," ungkap Anindito.
Anggota Komisi X DPR Fraksi PDIP, Rano Karno, menekankan pembangunan manusia adalah prioritas utama. Untuk merealisasikannya, budaya literasi dan membaca masyarakat harus dibangun. "Saya tidak bisa mengatakan saya besar, tapi saya bisa menjadi begini karena membaca," kata pria yang lekat dengan sosok si Doel itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
