Rabu 15 Feb 2023 14:36 WIB

Hak Disabilitas Jadi Salah Satu Fokus Kerja Sama ASEAN-AS

AS mendukung upaya ASEAN untuk mempopulerkan hak-hak disabilitas.

Red: Esthi Maharani

Foto: AP Photo/Achmad Ibrahim

Dari kiri ke kanan; Menlu Malaysia Zambry Abdul Kadir, Menlu Filipina Enrique Manalo, Menlu Singapura Vivian Balakrishnan, Menlu Thailand Don Pramudwinai, Menlu Vietnam Bui Thanh Son, Menlu Indonesia Retno Marsudi, Menlu Laos Saleumxay Kommasith, Menlu Kedua Brunei Erywan Yusof, Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn, Menteri Luar Negeri Timor Leste Adaljiza Magno dan Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn berfoto bersama selama Pertemuan Dewan Koordinasi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Sekretariat ASEAN di Jakarta, Indonesia, Jumat , 3 Februari 2023. Para menteri luar negeri Asia Tenggara bertemu di ibu kota Indonesia, Jumat, untuk pembicaraan yang akan didominasi oleh situasi yang memburuk di Myanmar meskipun ada agenda yang berfokus pada ketahanan pangan dan energi serta kerja sama di bidang keuangan dan kesehatan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemastian dan promosi hak-hak penyandang disabilitas menjadi salah satu fokus dalam kerja sama Amerika Serikat dan negara-negara ASEAN pada tahun ini, kata Duta Besar AS untuk ASEAN Yohannes Abraham.

Dubes Abaraham mengatakan bahwa pemerintah AS akan bekerja sama sebagai mitra ASEAN, khususnya dengan Indonesia, untuk meluncurkan dialog mengenai disabilitas dan mendukung upaya ASEAN untuk mempopulerkan hak-hak disabilitas.

"Salah satu prioritas pemerintah AS terkait kerja sama dengan Sekretariat ASEAN adalah mendukung upaya ASEAN untuk mempopulerkan isu-isu keragaman, kesetaraan, inklusi, dan aksesibilitas di seluruh ASEAN," kata Abraham dalam talk show 'Institutionalizing the Accessibility: Reforming from the Inside' di Jakarta, Selasa (14/2/2023).

Pada 2021, Presiden AS Joe Biden menandatangani Perintah Eksekutif tentang Keanekaragaman, Kesetaraan, Inklusi, dan Aksesibilitas (DEIA) di kantor federal, yang membantu lembaga federal menjadi tempat kerja teladan yang memastikan peluang terbuka dan dapat diakses oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas.

Pemerintah AS menyampaikan beberapa cara potensial untuk meningkatkan dialog dengan ASEAN tahun ini mengenai isu-isu seputar aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

"Kami ingin memastikan bahwa program kami, baik YSEALI (Young Southeast Asian Leaders Initiative) maupun yang lainnya, dapat diakses. Dan kami sangat menantikan kepemimpinan Indonesia, mencari lebih banyak peluang untuk mempopulerkan konsep ini dalam pekerjaan yang kami lakukan," ujar Dubes Abraham.

Isu disabilitas juga menjadi fokus Indonesia selama menjabat sebagai ketua ASEAN pada 2023.

Kepala Petugas Keanekaragaman dan Inklusi (CDIO) dari Departemen Luar Negeri AS Gina Abercrombie-Winstanley mengatakan bahwa AS mewajibkan 12 persen dari jumlah keseluruhan tenaga kerjanya adalah penyandang disabilitas, dan dua persen dari jumlah tenaga kerjanya untuk penyandang disabilitas yang ditargetkan.

"Dalam undang-undang kita harus melakukan itu. Saya ingin semua orang dapat memberikan yang terbaik saat Anda bekerja," katanya.

sumber : Antara

Ikuti Whatsapp Channel Republika