REPUBLIKA.CO.ID, BLITAR – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) menyatakan kesiapannya untuk mengawal mandat dari para kepala desa (kades) se-Jawa Timur dalam mewujudkan pembangunan dan kemajuan desa di seluruh Indonesia.

Menurut Gus Muhaimin, alokasi dana desa (ADD) yang ada saat ini di kisaran Rp1 miliar per desa per tahun, masih terlalu kecil untuk bisa memajukan pembangunan di desa. Seharusnya, Pemerintah mengalokasikan dari APBN sebanyak Rp5 miliar per desa per tahun.

”Sudah menjadi keyakinan saya sejak kecil kalau kita berhasil membangun desa maka berhasil pulalah pembangunan nasional. Saya kok yakin APBN kita masih cukup membiayai setahun Rp5 miliar setiap desa,” kata Gus Muhaimin, dalam siaan persnya, Rabu (15/2/2023).

Gus Muhaimin mengatakan, semua aspirasi yang disampaikan para kades se-Jatim sudah dicatat dengan detail. ”Ini semua adalah mandat yang insyallah saya akan berjuang sekuat tenaga untuk mewujudkan mandat para kepala desa,” ujarnya saat menerima Mandat Desa untuk Indonesia di Rumah Cokelat, Kabupaten Blitar, Selasa (14/2/2023).

Menurutnya, pembangunan yang paling efektif harus dimulai dari desa. Anggaran yang dialokasikan bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa. Bahkan, Gus Muhaimin sangat optimistis negara mampu mengalokasikan.

Gus Muhaimin mencatat ada tiga hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah desa. Pertama, pemerintah desa harus mampu menggunakan alokasi anggaran desa secara akuntabel. Kedua, pelaksanaan pembangunan desa harus mengedepankan partisipasi masyarakat. Ketiga, harus ada sistem kontrol yang berjalan secara efektif di desa.

"Selama 6 tahun Alokasi Dana Desa ini, para kepala desa mulai belajar dengan baik dan terlaksana dengan baik. Tiga syarat itu yang perlu dipersiapkan sehingga kalau benar saya diamanati memimpin Republik ini, saya akan melaksanakan sepenuhnya aspirasi pembangunan yang berpusat dari desa," kata Wakil Ketua DPR RI ini.

Dalam forum tersebut, para kades se-Jatim menyampaikan berbagai aspirasi mereka. Lilik Sriyani, Kades Sendang Agung, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, misalnya, menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat desa. Di antaranya banyaknya kasus pernikahan dini sebagai dampak dari pergaulan bebas dan efek negatif media sosial. Persoalan lainnya adalah bagaimana pemerintah bisa memberikan dukungan terhadap pemberdayaan perempuan di desa.

Heru Sugiono, Kades Pangungsari, Kecamatan Durenen, Trenggalek, menyampaikan aspirasi agar pemerintah bisa selalu memperbaharui data kependudukan secara reguler. Sebab, kondisi warga selalu berubah. "Data kemiskinan, misalnya, sudah lama nggak di-update padahal ada warga yang sudah meninggal, ada yang mulainya miskin tidak lagi miskin dan sebaliknya. Ini harus di-update tiga bulan sekali," tuturnya.

Heru juga mendoakan Gus Muhaimin terpilih sebagai presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. "Mudah-mudahan 2024 terpilih sebagai presiden karena Bapak Muhaimin yang tahu soal desa," katanya.

Syafi'i, Kades Balongjeruk, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri menyampaikan persoalan yang kerap dihadapi warganya, yakni kelangkaan pupuk.  "Problem pertanian warga adalah klangkaan pupuk. Ini yang menjadi keluan massal petani. Dulu 2014 masa awal Presiden Jokowi, pupuk ada lima jenis. Sekarang hanya dua, itupun kemasannya berkurang sehingga memaksa petani beli pupuk nonsubsidi yang harganya 4 sampai 5 kali lipat. Ini mengurangi hasil para petani," ungkapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika