REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) bersama Pemerintah Kabupaten Ngawi melaksanakan acara kesepakatan bersama terkait kolaborasi pengembangan infrastruktur. Pengembangan itu melalui alternatif pendanaan melalui skema Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU).
Selain penandatanganan kesepakatan bersama, PII dan Pemkab Ngawi juga melaksanakan program capacity building soal pengembangan infrastruktur melalui skema KPDBU. Program itu memberikan gambaran dalam meningkatkan pemahaman Pemkab Ngawi sebagai calon PJPK terkait penerapan skema KPDBU serta gambaran proyek KPDBU yang sudah berjalan sebelumnya di beberapa sektor.
Direktur Utama PT PII M Wahid Sutopo menyampaikan, pada kegiatan tersebut, selain pembiayaan, penyediaan infrastruktur di Indonesia juga dihadapi dengan persoalan teknis lainnya. Hal itu meliputi pembangunan infrastruktur di Indonesia yang saat ini belum sepenuhnya terintegrasi dengan pengembangan wilayah.
PII mengapresiasi Pemkab Ngawi sebagai pendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah baik yang didanai APBD maupun non-APBD termasuk KPDBU. Itu dengan menggali berbagai isu yang menghambat pembangunan infrastruktur sebagai pembelajaran bersama dan memetakan strategi pengelolaannya secara bertahap serta menerapkannya sebagai mitigasi dalam program dan perencanaan mendatang. Selain itu, mengidentifikasi skema yang paling tepat sejak dini khususnya pada perencanaan berbagai proyek di Kabupaten Ngawi.
“Sejalan dengan fokus Pemda Ngawi dalam mendukung pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan di wilayahnya. Kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis PT PII dalam upaya penguatan ekosistem pengembangan infrastruktur melalui skema KPDBU khususnya dalam pengembangan pipeline penjaminan dan juga sebagai bentuk komitmen PT PII sebagai salah satu Special Mission Vehicles (SMV) Kementerian Keuangan guna penyebarluasan pemahaman dan pengetahuan mengenai skema pembiayaan KPDBU, juga penjaminan pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten Ngawi," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika