REPUBLIKA.CO.ID, TAPANULI TENGAH -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin menanggapi pro kontra rencana Kementerian Dalam Negeri yang akan menerapkan peralihan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ke format digital. Ini karena, belum meratanya akses jaringan internet di Indonesia.

Ma'ruf meminta agar perluasan koneksi jaringan di seluruh wilayah guna mendukung peralihan tersebut.

"Itu nanti digitalisasinya juga dipercepat. Sehingga nanti semua bisa diakses melalui cara-cara digital,” kata Ma'ruf dalam keterangan persnya di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Rabu (15/02/2023).

Menurutnya, saat ini Pemerintah sudah mulai menerapkan digitalisasi di semua hal. Kondisi jaringan internet yang belum terlalu baik di beberapa daerah, kata Wapres, dapat diatasi secara bertahap.

Dengan demikian, kendala yang ada tidak menghambat proses peralihan di daerah-daerah yang sudah terkoneksi internet dengan baik.

"Kecuali daerah yang belum bisa, ada pengecualian, tapi mayoritasnya kan sudah ada," ujarnya.

Dia juga mengimbau kepada pemangku kepentingan terkait untuk mengakselerasi proses peralihan ini secara menyeluruh. Lebih lanjut, Ma'ruf menyampaikan, rencana peralihan ini merupakan salah satu langkah konkret dalam upaya digitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga pelayanan publik, khususnya dalam bidang kependudukan, dapat dilakukan dengan cepat dan birokrasi yang singkat.

“Kita sudah mulai digitalisasi di semua hal. Maka itu, (proses pembuatan KTP) itu kan supaya cepat pelayanannya, harus digital,” ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika