REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan CEO Bayern Munchen yang sekarang duduk sebagai anggota dewan klub Uli Hoeness menyuarakan keprihatinannya perihal semakin berkembangnya pengaruh dana asing dalam sepak bola Eropa. Berbicara pada suatu acara di Hanover, Hoeness mengatakan klub-klub tradisional seperti Bayern dapat terlempar dari lingkaran elite sepak bola.

Hoeness juga mendesak peraturan kepemilikan klub Jerman dapat dilonggarkan agar klub dapat menarik investor luar negeri. PSG saat ini dimiliki oleh Qatar Sports Investments (QSI). QSI adalah perusahaan milik negara Qatar.

"Anda perlu cemas bahwa beberapa klub akan dibeli pada masa yang akan datang, khususnya dari Timur Tengah," kata mantan penyerang Bayern itu seperti dikutip AFP.

Terdapat pembicaraan bahwa Qatar ingin membeli Manchester United, dan Arab Saudi ingin membeli Liverpool.

"Maka tidak akan ada batasnya (untuk masalah pengeluaran). Hal itu akan menyenangkan bagi kami," tutur Hoeness secara sarkas.

Dalam kesempatan itu, Hoeness juga menyampaikan sindiran kepada PSG. Bayern menang 1-0 atas PSG pada leg pertama 16 besar Liga Champions di Paris pada Rabu (15/2) dini hari WIB silam. Hoeness menyebut pertandingan itu memperlihatkan bahwa "uang tidak selalu mencetak gol."

Hoeness kemudian meminta sepak bola Jerman agar menghapus peraturan "50+1," yang mensyaratkan para anggota klub untuk memiliki saham mayoritas klub. Hal itu kemudian menyulitkan investasi dari luar negeri.

Berbicara atas nama Bayern, ia mengatakan bahwa "kami akan dengan senang hati menghapus 50+1 karena kami benar-benar tertinggal di level internasional."

Bayern mendominasi keuangan Liga Jerman dan hal itu kemudian diterjemahkan menjadi kesuksesan meraih berbagai gelar. Musim ini, mereka unggul satu poin atas pesaing terdekat di puncak klasemen, saat Bayern mengincar gelar juara liga domestik untuk ke-11 kalinya secara beruntun.

Raksasa Jerman itu mengoleksi enam gelar Liga Champions. Dua di antara trofi tersebut mereka dapatkan dalam rentang sepuluh tahun terakhir.

Ikuti Whatsapp Channel Republika