REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- DPR RI dan pemerintah telah menyepakati biaya perjalanan ibadah haji (Bipih). Yakni, calon jemaah haji 2023 rata-rata sebesar Rp 49,8 juta per orang.
Menanggapi hal ini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, keputusan kenaikan biaya haji 2023 hasil dari pembahasan maksimal antara DPR dan Kementerian Agama.
"Kita mengapresiasi rapat DPR dan Kementerian Agama. Intinya permintaan rakyat agar ongkos haji semurah-murahnya tapi realistis menjadi perbincangan di sana," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil di Gedung Sate, Bandung, Jumat (17/2/2023).
Sehingga, kata dia, pihaknya menyakini bahwa ongkos Rp 49,8 juta sudah dihitung secara maksimal agar keterjangkauannya menjadi sebuah keputusan.
"Kita hormati saja keputusannya," katanya.
Namun, kata dia, di perjalanannya jika ada komponen yang masih bisa menurunkan ongkos haji menjadi lebih murah, maka keputusan tersebut bisa direvisi.
"Jawa Barat berkepentingan karena jumlah jamaah haji terbesar di Republik ini adalah Jawa Barat," katanya.
Di luar ongkos haji, Emil mengatakan, otoritas penerbangan Arab Saudi (GACA) memastikan Bandara Kertajati, Majalengka sudah siap dan layak menyelenggarakan penerbangan haji 2023.
"Ini penting, Kertajati sudah lolos untuk jadi pemberangkatan seiring akan segera diresmikannya Tol Cisumdawu oleh bapak Presiden," katanya.
Tahun ini, Jawa Barat mendapat kuota haji sebanyak 38.567 orang. Rencananya sebanyak 7.690 jamaah akan berangkat dari Bandara Kertajati, Majalengka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika