Tambahan Armada Sampah di Yogyakarta Mulai Dioperasikan
Rep: Silvy Dian Setiawan/ Red: Fernan Rahadi
Pekerja mengangkut sampah anorganik di Depo Sampah RRI, Kota Baru, Yogyakarta, Selasa (17/1/2023). | Foto: Republika/Wihdan Hidayat
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mulai mengoperasikan tambahan armada untuk mendukung pengangkutan sampah, dan mendukung gerakan zero sampah anorganik di Kota Yogyakarta. Operasional tambahan armada tersebut guna menggantikan armada yang sudah tua.
Total tambahan kendaraan operasional DLH Kota Yogyakarta mencapai 42 unit dari pengadaan anggaran APBD Pemkot Yogyakarta tahun 2022. Armada tersebut terdiri dari tujuh dump truck, dua tangki air, delapan truk compactor besar, dan lima truk compactor kecil, serta 20 unit kendaraan roda tiga.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Yogyakarta, Aman Yuriadijaya mengatakan, penambahan armada sampah yang dioperasikan guna menambah kekuatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Khususnya pengelolaan sampah di hilir, sehingga perlu ada tambahan armada.
"Armada baru ini akan menggantikan armada lama yang relatif uzur. Dengan demikian layanan yang diberikan oleh DLH ini akan lebih cepat," kata Aman di Yogyakarta, Kamis (16/2/2023).
Aman menjelaskan, penggunaan truk compactor dapat membantu mengurangi volume sampah. Meski tidak signifikan pengurangannya dari truk compactor, namun pengurangan sampah dapat mencapai sekitar lima hingga sepuluh persen.
"Meski tidak begitu signifikan, ini akan memberikan kontribusi juga pada pengurangan volume khususnya sampah organik dan residu," ujar Aman.
Terkait dengan gerakan zero sampah anorganik, sudah dapat mengurangi volume sampah yang dibawa ke TPA Piyungan, Kabupaten Bantul sekitar 35 ton per hari. Pihaknya p]un menargetkan volume sampah ini dapat berkurang hingga 50 ton per hari pada Maret 2023 nanti.
"Sosialisasi kita dorong dan yang tidak kalah penting adalah satgas gerakan zero anorganik berbasis kelurahan. Sekarang sudah mulai secara random sampling melakukan monitoring lapangan," jelasnya.
Saat ini, sosialisasi pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta pun juga sudah menyasar sampah spesifik yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) di pemukiman penduduk. Sampah B3 ini, katanya, menjadi bagian dari program bank sampah di Kota Yogyakarta.
"Harapannya bank sampah menjadi agen-agen informasi yang kuat di masyarakat, termasuk dalam pengelolaan sampah B3," tambah Aman.
Kepala DLH Kota Yogyakarta, Sugeng Darmanto mengatakan, operasional armada sampah memang diorientasikan untuk membawa sampah ke TPA Piyungan. Termasuk tambahan 42 unit armada sampah, yang sudah sudah terdaftar di TPA untuk bisa membuang dan menimbang sampah.
Dengan penambahan armada tersebut, total jumlah kendaraan operasional DLH Kota Yogyakarta saat ini mencapai 163 unit. "Dengan pengadaan baru, kita memperbanyak compactor yang semula sembilan truk (dengan) ada tambahan sekitar 12, lumayan. Tapi tidak semuanya compactor karena ada area-area yang terbuka, sehingga setiap saat ready menerima sampah. Kalau compactor harus ada operatornya," kata Sugeng.
Sugeng menyebut, secara keseluruhan volume sampah yang dibawa ke TPA Piyungan cukup berkurang signifikan hingga pertengahan Februari 2023 ini. Meski begitu, targetnya tidak hanya sekadar mengurangi, namun juga memperkuat gerakan pemilahan sampah.
Dengan begitu, sosialisasi pengelolaan sampah pun terus digencarkan melalui gerakan zero sampah anorganik. Termasuk pengelolaan sampah B3 di pemukiman yang juga diperkuat.
"Seperti batu baterai, sampah elektronik, sampah kaleng kemasan pewangi dan obat nyamuk, serta lampu," ujar Sugeng.
Sugeng menjelaskan, alur pengelolaan sampah B3 di pemukiman dilakukan dengan memilah sampah B3 oleh masyarakat. Kemudian sampah B3 itu dikumpulkan ke tempat penampungan sementara sampah spesifik atau dropbox B3.
Lokasi dropbox sampah B3 sendiri saat ini ada di Kantor DLH Kota Yogyakarta, Depo Utaralaya, Depo Gedongkiwo, depo Nitikan, depo Mandala Krida, dan depo RRI. Sampah di dropbox B3 akan diangkut oleh perusahaan pihak ketiga yang sudah memiliki izin.
"Ada pihak ketiga yang mengangkut karena sampah B3 harus dengan kendaraan tertutup, pihak ketiga yang mengelola dan mengolahnya. Kami sendiri tidak boleh mengangkut sampah B3," jelas Sugeng.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
