REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung percepatan pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) Fase Satu dari Tomang, Jakarta Barat, hingga Medan Satria di Kota Bekasi, Jawa Barat, yang diproyeksikan mulai dibangun konstruksinya pada 2024.
"Supaya ini cepat, kami komitmen dan nanti pada 2024 Insya Allah sudah mulai pembangunan," kata Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono di Bandung, Jawa Barat, Jumat (17/2/2023).
Untuk mempercepat proyek strategis itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Pemprov Jawa Barat menandatangani kesepakatan dukungan pembangunan angkutan massal perkotaan, yakni tahap ketiga MRT Timur-Barat untuk Fase Satu di Tomang, Jakarta Barat, hingga Medan Satria di Kota Bekasi, Jawa Barat.
Heru menandatangani kesepakatan itu dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bekasi Tri Adhianto di Gedung Sate, Bandung.
"Sekali lagi itu untuk siapa? Untuk Pemda DKI, Pemda Jabar, untuk Kota Bekasi dan seluruh masyarakat yang membutuhkan MRT atau perkeretaapian ini yang harus segera kami atasi, siapa yang bermanfaat," kataHeru.
Heru dan Ridwan Kamil belum memberikan detail pembiayaan untuk pembangunan proyek strategis itu. Namun, Heru menyebutkan, pembiayaan salah satunya bersumber dari pinjaman Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA).
"Loan (pinjaman) pemerintah pusat, Pemda DKI dengan JICA," kataHeru.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil belum memberikan detail anggaran karena sedang dalam pembahasan. Namun dipastikan pemerintah daerah baik Pemprov DKI, Pemprov Jabar dan Pemkot Bekasi akan berkontribusi.
"Angkanya belum bisa kami sampaikan karena masih dalam proses pemilihan lokasi yang nanti berkonsekuensi pada anggaran," katanya.
Sementara itu, bentuk dukungan yang disepakati dua provinsi itu di antaranya menyiapkan dokumen penunjukan lokasi untuk memastikan legalitas dari pembangunan MRT dari Jakarta ke Kota Bekasi itu.
Selain itu, peran dari pemerintah daerah untuk pembebasan lahan berjalan sesuai target. Namun, hingga saat ini pembebasan lahan dalam proses karena yang baru disepakati adalah trase.
"Kami baru sepakati terkait trasenya. Rutenya melalui mana itu kami bahas," katanya.
Ada opsi karena jarak dari perbatasan DKI ke Kota Bekasi harus disediakan deponya. "Deponya sedang dalam alternatif mana yang paling memadai dan tersedia lahannya," katanya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, pembangunan MRT Timur-Barat dari Balaraja di Provinsi Banten-Cikarang di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sepanjang 84,10 kilometer (km). Ia menyebutkan, proyek itu mendapat dukungan pembiayaan dari Jepang sebagai investor utama senilai Rp 160 triliun.
Proyek MRT Timur-Barat terbagi menjadi dua fase, yakni Fase Satu yang mencakup area DKI Jakarta dan Fase Dua yang meliputi Banten dan Jawa Barat dengan rencana penyediaan tiga depo operasional di MRT Timur-Barat. Sedangkan estimasi penumpang mencapai 1,2 juta per hari.
Adapun Fase satu akan terbagi lagi menjadi tingkatan satu sepanjang 24,52 kilometer yang akan melalui Tomang, Dukuh Atas, Senen, Perintis hingga Medan Satria. Sedangkan tingkatan dua sepanjang 9,23 kilometer yang melalui Tomang dan Kembangan.
Fase Satu MRT Timur-Barat diharapkan dapat beroperasi pada 2031 dan Fase Dua, yakni di Banten sepanjang 29,99 kilometer yang melalui Kembangan, Kelapa Dua, hingga Balaraja.
Sedangkan di Jawa Barat sepanjang 20,43 kilometer yang akan melalui Medan Satria-Cikarang. "Fase Dua diharapkan akan beroperasi di tahun 2033," kata Airlangga, Sabtu (21/1).
Ikuti Whatsapp Channel Republika