REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — DPRD Kota Bogor Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berfokus kepada penuntasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024 Kota Bogor. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor, Karnain Asyhar, ingin Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor sebesar Rp 3,1 triliun bisa disusun sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.
Sebab, kata dia, di dalam RPJMD Kota Bogor, diketahui Wali Kota Bogor memiliki visi mewujudkan Kota Bogor Ramah Keluraga. Dimana Ramah Keluarga ini merupakan salah satu sasaran dasar atau objek, serta subjek pembangunan Kota Bogor.
“Objek serta subjek pembangunan kita adalah struktur sosial kita pada level keluarga. Karenanya, mudah-mudahan di 2023 dan 2024 akan menyisir beberapa aspek pengarus utamaan keluarga yang bisa dikedepankan dalam pengalokasian anggaran dan pengelolaan program pembangunan ke depan,” ujar Karnain.
Lebih lanjut, Karnain menyebutkan, terdapat tiga misi yang perlu diselesaikan di sisa waktu kurang lebih dua tahun ini. Yakni, Bogor Sehat, Bogor Cerdas dan Bogor Sejahtera.
Untuk Bogor Sehat, Karnain percaya paradigma ‘mencegah lebih baik daripada mengobati’ perlu kembali ditanamkan kepada masyarakat Kota Bogor. Di samping perlu dijalankan program yang bisa menjadikan paradigma tersebut sebagai suatu kenyataan.
“Sehingga saya kira pengalokasian 10 persen dari APBD ini karena porsi masih terbagi kepada belanja rutin, ini perlu kita pikirkan kedepan, tuntutan kebutuhan dari faskes yaitu penambahan pusksmas baru sehingga coverage layanan faskes ini mampu melayani kebutuhan kesehatan masyarakat secara prima dan paripurna, juga penguatan RSUD Kota Bogor,” jelas Karnain.
Lalu, untuk Bogor Cerdas, politisi PKS ini menilai perlu ada intervensi lebih dari Pemkot Bogor terhadap keberadaan sarana prasarana pendidikan. Berdasarkan catatannya, ada 43 bangunan sekolah yang perlu diintervensi oleh anggaran pemerintah di tahun ini.
“Karenanya sekolah satu atap (Satap) dan lainnya termasuk kemitraan antara dinas kota dan provinsi harus diperbaiki komunikasinya. Seperti halnya peluang kerja bagi anak-anak lulusan SMK Kota Bogor,” ujar Karnain.
Terakhir, program Bogor sejahtera, dianggap oleh Karnain perlu ada evaluasi terkait penyaluran program bantuan, baik dari pemerintah daerah, provinsi ataupun pusat. Sebab, selama pandemi Covid-19 melanda Kota Bogor, banyak warga yang mengeluhkan tidak mendapatkan bantuan, padahal mereka terdaftar sebagai penerima manfaat didalam DTKS.
Ia menegaskan, konsen dari DPRD dan Pemkot Bogor terkait dengan peningkatan kualitas, aksesibilitas di kesehatan dan pemerataan pembangunan di sektor pendidikan perlu dikuatkan. Juga peningkatan pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Karena kita harus melihat kondisi ekonomi global, nasional dan lokal. Karena dari angkat kemiskinan kita yang tersentuh bantuan sosial dair pusat dan kota masih banyak dikeluhkan masyarakat,” pungkas Karnain.
Ikuti Whatsapp Channel Republika