REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian memprediksi ancaman siber pada Pemilu 2024 akan meningkat. Hinsa mengatakan, peningkatan ancaman keamanan siber menjelang tahun politik maupun saat Pemilu 2024 ini seiring dengan makin masifnya penggunaan ruang siber untuk kegiatan politik.
"Di pemilu penggunaan ruang siber untuk kegiatan politik itu pasti meningkat, tentunya prediksi kita juga akan meningkatkan juga ancaman," ujar Hinsa saat konferensi pers Lanskap Keamanan Siber di Indonesia di Kantor BSSN, Ragunan, Jakarta, Senin (20/2/2023).
Untuk itu, BSSN telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk keamanan siber pada Pemilu 2024. Hinsa menyebut Satgas ini akan bekerja mendeteksi celah keamanan dari sistem yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilu.
"BSSN telah membentuk Satgas karena tentu pengalaman kita ini untuk Pemilu 2024 itu sudah ada pengalaman di 2019 dan juga pengalaman pengamanan di pilkada dan kegiatan kegiatan lain," ujar Hinsa.
Satgas ini juga kata Hinsa akan bekerjasama dengan beberapa kementerian maupun lembaga terkait mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu di pusat maupun daerah untuk memastikan keamanan dalam sistem yang akan digunakan. Hinsa mengatakan, Satgas ini juga sudah bergerak melakukan pengamanan siber hingga puncaknya Pemilu 2024 mendatang.
Untuk sistem yang terindikasi mengalami serangan, Satgas BSSN akan menyampaikan peringatan kepada lembaga maupun instansi terkait. "Kita melakukan operasi pengamanan atau pengamanan pemilu itu sudah kita mulai tahun ini mulai bulan lalu karena itu terus nanti sampai dengan puncak Pemilu. Kemudian kita kerja sama juga dengan instansi instansi di pusat dan daerah terutama KPUD-KPUD di daerah, kita memberikan asistensi kemudian menyampaikan kerawanan kerawanan yang mungkin akan terjadi kita sudah antisipasi," ujar Hinsa.
Selain operasi pengamanan siber, Hinsa juga mengimbau peran keterlibatan masyarakat maupun peserta pemilu untuk menggunakan ruang siber dengan bijak. Menurutnya, ada berbagai motif saat orang melakukan ancaman siber.
Hal ini juga yang terjadi di tahun politik yakni kecenderungannya untuk memengaruhi cara pikir seseorang sesuai kepentingan politiknya. "Ini juga bisa meningkatkan serangan siber kalau mereka dalam hal ini menggunakan siber untuk memengaruhi orang. Tentu kita berharap gunakan ruang siber dalam konteks menyampaikan visi misi, menyampaikan program-program ke depan, jangan digunakan menjadi arena untuk saling menyerang," ujar Hinsa.
Dalam kesempatan itu, juga Hinsa melaporkan Lanskap Keamanan Siber Indonesia pada 2022 yakni 1.433 jumlah notifikasi deteksi dini dan insiden siber yang dikirimkan ke kementerian lembaga. Jumlah terus meningkat tiap tahunnya.
Ia mengatakan, peningkatan ini dipicu semakin tingginya pemanfaatan teknologi informasi atau digitalisasi. "Semakin banyak orang menggunakan digital pada saat itu sebenarnya muncul kerawanan sistem tersebut, itu rumusnya, jadi memang ke depan akan cenderung meningkat karena tentu juga orang melakukan serangan ini banyak motif ya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika