REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah akan melakukan beberapa hal untuk mencapai target inflasi di bawah empat persen pada 2023. Airlangga mengatakan akan memperkuat kebijakan dan menjaga stabilitas makroekonomi.
"Pemerintah akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional juga terkait volatile food utamanya di hari besar keagamaan dan secara khusus kita bicara mengenai ketersediaan beras," kata Airlangga dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (20/2/2023).
Dia menargetkan, volatile food mencapai 3-5 persen kemudian perkuatan ketahanan pangan dengan akselerasi implementasi lumbung pangan perluasan kerja sama antar daerah. Begitu juga dengan memastikan data ketersediaan pangan untuk mendukung pengendalian inflasi dan memperkuat komunikasi untuk mendukung ekspektasi dari inflasi masyarakat.
Dalam rangka komitmen seluruh pihak, dia memastikan Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) akan menyelenggarakan rakornas pengendalian inflasi 2023 pada Agustus. Airlangga mengatakan, rakor akan digelar dengan tema memperkuat sinergi inovasi untuk stabilitas harga pangan menuju ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan.
"Beberapa program inflasi 2023 salah satunya gerakan nasional pengendalian inflasi pusat yang juga didorong oleh Bank Indonesia (BI) antara lain berbagai kegiatan kerja sama antar daerah, subsidi ongkos angkut, gerakan tanam cabai, replikasi model bisnis, alsintan, digitalisasi, dan koordinasi," ungkap Airlangga.
Dia menjelaskan, anggaran ketahanan pangan mencapai Rp 104,2 triliun ada di kementerian/lembaga atau non-kementerian/lembaga. Ke depan, Airlangga menuturkan, pemerintah pusat maupun daerah dan BI mendorong sinergi agar indeks harga konsumen (IHK) tetap dalam sasaran 2023.
"Tentunya ini momentum untuk pemilihan ekonomi nasional dan inflasi yang terjaga diharapkan jadi pondasi untuk perekonomian 2023," ucap Airlangga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika