REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Permukaan tanah di Jakarta setiap tahunnya turun sebanyak 12-18 centimeter. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengatakan hal itu disebabkan oleh penggunaan air tanah yang berlebihan. Menurut dia, pemerintah tidak bisa melarang pemanfaatan air tanah oleh masyarakat, sebelum alternatifnya tersedia.
"Pemerintah DKI atau pemerintah pusat tidak bisa melarang, kecuali sudah bisa menyuplai air bersih. Kalau semua sudah bisa diselesaikan dan bisa menyuplai air Jakarta, maka kita pada tahun 2030 bisa menyampaikan stop penggunaan air tanah," kata Basuki di kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Senin (20/2/2023).
Hal itu dia sampaikan pada kegiatan 'Penandatanganan Perjanjian Fasilitas Sindikasi Kredit antara PT Air Bersih Jakarta dengan Lembaga Perbankan dan Institusi Keuangan'. Penandatanganan dilakukan antara konsorsium bank yang antara lain adalah Bank BCA, Bank OCBC, OCBC NISP, Bank BTN, Bank BTPN, PT SMI, serta KB Bukopin, bersama PT Air Bersih Jakarta, yang merupakan anak perusahaan dari PT Moya Indonesia.
CEO Moya Indonesia Holdings Pte Ltd, Mohamad Selim, dalam kesempatan yang sama menambahkan, dalam dua tahun ke depan ditargetkan akan dibangun sambungan perpipaan di DKI Jakarta sepanjang 2.500 kilometer. Dalam kurun waktu yang sama ditargetkan 350 ribu sambungan baru untuk rumah di ibukota. Dia memastikan pembangunannya tidak akan mengganggu masyarakat.
"350 ribu rumah tahap pertama selama dua tahun. Totalnya nanti sampai 2030 satu juta sembilan puluh lima," ujar Selim.
Dia mengatakan, pihaknya hanya melakukan pembangunan infrastruktur air bersih saja untuk masyarakat DKI Jakarta. Sementara operasionalnya tetap dilakukan PAM Jaya yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bawah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Direktur Utama PT Air Bersih Jakarta, Lafrik Bano Rangkuty, menjelaskan, setelah penandatanganan, pihaknya pada April mendatang sudah bisa memulai proyek pembangunan. Menurut Lafrik, proyek tersebut antara lain adalah Jatiluhur Hilir dan Buaran Tiga. "Penyelesaiannya berbeda beda, ada dua tahun ada lima tahun, termasuk pembangunan jaringan," ujarnya.
Uang yang disalurkan dalam tahap pertama dalam perjanjian tersebut sebesar Rp 8,874 triliun. Direktur PT Bank BCA, Antonius Widodo Mulyono, mengatakan, dari dana tersebut, pihaknya menyalurkan sekitar Rp 2,5 triliun. Menurut dia, Bank BCA merupakan lead dalam sindikasi kredit proyek.
"Saya pikir proyek ini sangat strategis, karena siapa pun di negara ini, lebih khusus lagi di Provinsi DKI , semua penduduknya memerlukan air bersih berkualitas. Selain memberikan kualitas air yang lebih baik, bisa membantu ikut mencegah penurunan permukaan tanah," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika