REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyampaikan maksud dan tujuannya membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Ia mengatakan, pembangunan kota pemerintahan di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, salah satunya dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi Jakarta yang saat ini sudah sangat padat dan juga macet.

Namun ia menegaskan, pemerintah juga akan tetap memperbaiki Jakarta sebagai kota bisnis, ekonomi, dan juga pariwisata meskipun ibu kota dipindahkan ke Penajam Paser Utara. Hal ini disampaikan Jokowi pada Pembukaan Muktamar XVIII PP Pemuda Muhammadiyah Tahun 2023, Balikpapan, Rabu (22/2).

“Jakarta sendiri sudah sangat padat, sangat macet. Tetapi Jakarta tetap akan terus kita perbaiki dan menjadi kota bisnis, kota pariwisata, kota ekonomi, dan Nusantara menjadi kota pemerintahan,” ujar Jokowi.

Selain itu, Jokowi mengatakan, pemindahan ibu kota dilakukan agar terjadi pemerataan pembangunan di berbagai daerah di Tanah Air. Sehingga pembangunan tidak hanya Jawasentris, namun juga Indonesia sentris. Ia menyebut, selama ini kontribusi ekonomi Pulau Jawa terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional pun mencapai 58 persen.

“Terus yang 16.999 pulau itu diberi bagian berapa persen? Semuanya ada di Jawa. 58 persen, dan 56 persen penduduk Indonesia itu ada di Jawa, betapa sangat padatnya Pulau Jawa sehingga memerlukan namanya pemerataan pembangunan. Tidak Jawasentris tapi Indonesiasentris,” jelasnya.

Ia melanjutkan, gagasan pemindahan ibu kota ini sudah ada sejak era Soekarno. Saat itu, Soekarno sudah ingin memindahkan ibu kota Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan. Namun baru saat pemerintahannya berjalan, gagasan tersebut bisa terwujud.

Dalam memindahkan ibu kota, pemerintah tidak hanya sekadar memindah gedung dan bangunannya saja. Namun juga ingin mengubah budaya kerja dan pola pikir yang baru. “Kita ingin memindahkan budaya kerja baru, ingin memindahkan pola pikir yang baru di ibu kota ini karena sistemnya sejak awal kita bangun, SDM-nya sejak awal kita siapkan,” ujar Jokowi.

Karena itu, menurutnya, proses pembangunan dan pemindahan ibu kota ini akan membutuhkan waktu yang lama, yakni hingga 15-20 tahun mendatang. “Tapi kita harus berani memulainya,” lanjut dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika