REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nawir Arsyad Akbar, Febryan A, Amri Amrullah, Antara

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada awal pekan ini memberikan peringakan kepada peserta pemilu baik partai politik (parpol) agar tidak mencuri start kampanye. Bawaslu mempersilakan kegiatan safari politik asalkan tidak melibatkan masyarakat umum layaknya kampanye.

"Kalau mau safari ya silakan, tapi jangan libatkan masyarakat umum seperti kampanye," kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja kepada wartawan, Senin (20/2/2023). 

Bagja menjelaskan, kegiatan safari boleh dilakukan apabila setiba di suatu daerah seseorang hanya menggelar pertemuan dengan kalangan internal parpol. Jika mau mengundang simpatisan juga tak masalah, asalkan tidak memobilisasi masyarakat umum. 

Menurut Bagja, sekarang memang waktunya bagi partai politik untuk melakukan sosialisasi. Namun, baru bisa sebatas dilakukan untuk kalangan internal parpol masing-masing.

"Kalau mau diperkenalkan (kepada kalangan internal) ya silakan, kami tidak mau menghalangi, jadi ya silakan," ujar Bagja. 

Pada pertengahan Desember lalu, Bawaslu telah menyimpulkan rangkaian safari politik Anies di Pulau Sumatera sebagai kampanye terselubung. Kegiatan safari politik Anies dinilai tidak etis jika ditinjau dari sisi etika politik.

"Kegiatan safari politik yang dilakukan Anies Baswedan dapat dipandang sebagai tindakan yang kurang etis sebab telah melakukan aktivitas kampanye terselubung dan terkesan mencuri start dalam melakukan kampanye sebagai calon presiden dalam Pemilihan Presiden 2024 mendatang," kata Komisioner Bawaslu RI Puadi saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (15/12/2022).

Menurut Puadi, publik telah mengetahui Anies Baswedan merupakan bakal capres yang diusung gabungan partai tertentu. Dengan begitu, publik tentu bisa saja memaknai safari politik itu sebagai kegiatan kampanye untuk meningkatkan elektabilitas Anies.

"Hal tersebut jelas bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan bagi semua pihak yang hendak berkontestasi dalam pemilu," ujar Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu RI itu.

Ketua DPP Partai Nasdem, Effendy Choirie atau Gus Choi pada hari ini menanggapi pernyataan Ketua Bawaslu yang mengimbau agar safari politik tak mengundang masyarakat. Sebab, pelibatan massa dinilai sebagai ajang kampanye.

Diketahui, bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan diketahui menjadi orang yang kerap melakukan safari politik di berbagai daerah dengan pelibatan massa. Namun, Gus Choi menjelaskan bahwa hal tersebut tidaklah melanggar aturan.

"Nasdem beraktivitas atas dasar aturan. Mas Anies keliling republik tidak ada aturan yang dilanggar, bahkan sangat positif untuk edukasi politik bagi warga," ujar Gus Choi saat dikonfirmasi, Rabu (22/2/2023).

Menurut Gus Choi, safari politik Anies di berbagai daerah dengan bertemu berbagai elemen masyarakat. Dasar pelanggaran kampanye dinilainya tak tepat, karena tahapan tersebut belumlah dimulai.

"Sekarang karena belum waktunya kampanye, ya kita ketemu siapa saja, di mana saja, atas nama silaturahim, anjangsana, jumpa publik, atau sosialisasi, dan lain-lain itu tidak ada yang dilanggar," ujar Gus Choi.

Berbicara terpisah, juru bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra bahkan mengatakan, partai yang dikomandoi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah menyiapkan rencana safari politik bersama Anies Baswedan.

"Tunggu saja pekan-pekan ini. Akan ada beberapa agenda yang kemungkinan bisa diikuti oleh publik," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (21/2/2023).

Dia menjelaskan beberapa hal yang sedang dikalkulasi secara rinci, seperti momentum pembentukan sekretariat perubahan, penandatanganan kesepakatan tiga partai politik dan deklarasi maupun rencana safari dengan Anies Baswedan.

"Ini masalah pengaturan ritme dan tempo saja. Bagian dari strategi. Ada kalkulasi mendetail dan pembahasan berbagai skenario," katanya menegaskan.

Menurut dia, politik tidak dilakukan dalam ruang hampa. Ada aksi-reaksi. Tetapi, pihaknya tidak mau reaktif dan memilih proaktif.

Partai Demokrat, kata dia, berupaya bersiap diri menghadapi semua skenario, dan berbagai kemungkinan. Sehingga, ketika satu pilihan langkah sudah diambil, apapun respons publik, respons koalisi lain, respons pendukung status quo, sebisa mungkin sebagian besar sudah masuk dalam kalkulasi yang diprediksi sebelumnya.

Dia mengungkapkan ada harapan besar masyarakat akan perubahan. Denyut keinginan masyarakat inilah yang diyakini dan diperjuangkan oleh Demokrat.

"Ketika merasa ini sudah saatnya untuk menyampaikan rencana dan kemajuan tertentu yang dicapai oleh koalisi perubahan, kami akan sampaikan ke publik," katanya menegaskan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika