REPUBLIKA.CO.ID, MINSK -- Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengatakan ia memerintahkan pembentukan sukarelawan pertahanan teritorial baru sehingga semua orang tahu caranya "menggunakan senjata." Dengan begitu, tambahnya, Belarusia siap untuk merespon setiap aksi agresi dan menjaga ketertiban di masa damai.
"Situasinya tidak mudah, lebih dari satu kali saya katakan: setiap pria - dan tidak hanya pria - harus setidaknya tahu cara menggunakan senjata," kata Lukashenko dalam rapat dengan Dewan Keamanan Belarusia, Selasa (21/2/2023).
"Setidaknya untuk melindungi keluarganya, bila dibutuhkan, rumahnya, tanahnya dan bila perlu, negaranya," tambah Lukashenko.
Presiden Belarusia itu mengizinkan Rusia menggunakan negaranya sebagai tempat pengiriman pasukan dalam invasi ke Ukraina. Ia kerap menegaskan tentara Belarusia hanya bertempur bila diserang. Ia juga mengatakan "pengalaman" di Ukraina menambah kebutuhan pertahanan.
"Dalam aksi agresi, responnya akan cepat, keras dan tepat," kata Lukashenko.
Menteri Pertahanan Belarusia Viktor Khrenin mengatakan pasukan pertahanan teritorial akan memiliki sekitar 100 sampai 150 ribu sukarelawan, atau lebih bila diperlukan. Formasi paramiliter idealnya ditempatkan di setiap desa dan kota.
Berdasarkan data Military Balance dari International Institute for Strategic Studies pada tahun 2022, Belarusia memiliki sekitar 48 ribu pasukan angkatan bersenjata profesional dan sekitar 12 ribu pasukan penjaga perbatasan.
Lukashenko yang sudah berkuasa selama 28 tahun menjadi musuh bersama di Eropa. Ia sangat bergantung pada dukungan politik dan ekonomi Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin mendukungnya untuk tetap berkuasa dalam unjuk rasa pro-demokrasi tahun 2020.
Ketergantungan tersebut menimbulkan kekhawatiran Putin akan menekan Lukashenko untuk ikut menggelar serangan ke Ukraina dan membuka garis pertempuran baru.
"Elemen-elemen Perang Dingin: perlombaan senjata dan pemerasan nuklir yang dilakukan pemimpin-pemimpin individu di Barat telah mengubah agenda sementara internasional," katanya.
Uni Eropa, Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya telah menerapkan sanksi senilai miliaran dolar pada bekas wilayah Uni Soviet itu karena mendukung perang Rusia terhadap Ukraina.
Pada Senin (20/2/2023) lalu Presiden AS Joe Biden menggelar kunjungan mendadak ke Kiev untuk mengirimkan pesan "dukungan tanpa akhir" AS terhadap Ukraina. Ia juga mengumumkan bantuan militer baru untuk Angkatan Bersenjata Ukraina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika