REPUBLIKA.CO.ID, SAMARINDA -- Survei Indeks Literasi Digital Nasional yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pada 2022 menunjukkan, kapasitas Literasi Digital masyarakat Indonesia sebesar 3.54 dari 5.00. Alhasil, tingkat literasi digital di Indonesia masih berada dalam kategori 'Sedang'.

Untuk itu, Kemenkominfo berkolaborasi dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri (BPSDM Kemendagri) menyelenggarakan kegiatan Literasi Digital Sektor Pemerintahan yang diikuti 50 pejabat aparatur sipil negara (ASN) di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni mengajak peserta untuk tetap menjaga perilakunya di dunia digital. "Ketika kita bermain di dunia digital jangan lupa pakaian kita adalah ASN. Kita tidak bisa menggunakan media digital sebagai media ekspresi personal ketika kita sedang menggunakan media pemerintah," ujar Sri di acara hibrid yang berlangsung di Samarinda pada Selasa-Kamis (21-23/2/2023) itu.

Direktur Pemberdayaan Informatika Kemenkominfo, Bonifasius Wahyu Pudjianto, menyampaikan, netralitas ASN menjelang pemilihan umum tahun 2024 harus sangat diperhatikan. Pasalnya, sudah ada aturan yang mengatur mengenai hal tersebut dengan konsekuensi yang sesuai apabila aturan tersebut dilanggar.

"Kita (ASN) tidak boleh mengkampanyekan ataupun mempromosikan di media sosial para peserta pemilihan umum yang akan dilakukan tahun depan," ucap Bonifasius secara daring.

Sementara itu, Kepala BPSDM Kemendagri, Sugeng Hariyono, menjelaskan, masyarakat, khususnya ASN sedang menghadapi era perubahan yang disebut volatile, uncertainty, complexity, dan ambiguity (VUCA). Menurut dia, tantangan itu tidak boleh menjadi halangan bagi ASN untuk bekerja.

"Mari kita konversi kondisi tersebut dari volatile menjadi vision, uncertainty menjadi understanding, complexity menjadi clarity, ambiguity menjadi agile," kata Sugeng.

Ikuti Whatsapp Channel Republika