REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Ibu negara Ukraina, Olena Zelenska, meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk pengadilan khusus untuk menuntut kejahatan agresi Rusia. Dia menekankan, keadilan ini bukan hanya untuk Ukraina melainkan juga seluruh dunia. “Keadilan untuk Ukraina adalah keadilan untuk seluruh dunia,” kata Zelenska.
Dalam pertemuan tentang 'Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Karena Agresi Terhadap Ukraina' yang diselenggarakan Pemerintah Kiev, Zelenska memutar sebuah video tentang pelanggaran hak asasi manusia di Ukraina setelah invasi Rusia setahun yang lalu.
“Kami memiliki hak hidup bebas, tidak untuk dibunuh atau dibunuh, dan hidup tersiksa," ujar Zelenska dalam pertemuan PBB pada Rabu (22/2/2023).
Dalam video singkat itu, Zelenska juga menunjukkan kehancuran di Kota Bakhmut. Rusia mencoba merebut kota itu dengan melancarkan serangan yang membunuh warga sipil dan menghancurkan fasilitas publik.
Zelenska menunjukkan, kuburan massal orang Ukraina setelah Rusia meninggalkan Kota Izium, termasuk stasiun kereta api Kramatorsk, yang dihantam rudal dan menewaskan 50 orang serta melukai puluhan lainnya saat mereka mencoba melarikan diri dari perang.
Dalam pertemuan itu, Zelenska juga menyoroti tentang tahanan perang Ukraina yang diperlakukan dengan buruk dan ribuan anak yang diambil paksa Rusia dari Ukraina. Termasuk adopsi yang dilaporkan dan beberapa di antaranya oleh keluarga Rusia.
“Kami memperjuangkan hak asasi manusia. Kami berjuang untuk apa yang mempersatukan kami, hak kebebasan, hidup, tidak disiksa dan hidup bebas," ujar Zelenska dalam pidato virtualnya.
Zelenska menekankan, kemenangan Ukraina dalam perang merupakan kemenangan hak asasi manusia atas pelanggaran hukum, penyiksaan dan penghancuran. Tekanan internasional telah meningkat agar pengadilan khusus dibentuk untuk mengadili kejahatan agresi Rusia ke Ukraina.
Pada Januari, legislatif Uni Eropa mengeluarkan resolusi tidak mengikat yang menyerukan blok 27 negara untuk menjalin kerja sama erat dengan Ukraina dalam mencari dan membangun dukungan politik di Majelis Umum PBB dan forum internasional lainnya, terutama untuk menciptakan pengadilan khusus atas kejahatan agresi terhadap Ukraina.
Pengadilan Kriminal Internasional telah membuka penyelidikan atas kejahatan yang dilakukan di Ukraina. Tetapi tidak memiliki yurisdiksi untuk mengadili para pemimpin Rusia atas agresi tersebut.
Menteri Luar Negeri Belanda Wopke Hoeksta mengatakan, kejahatan Rusia menumpuk setahun setelah invasi 24 Februari 2022. Dia merujuk pada penculikan anak, kekerasan seksual, penyiksaan, pengeboman sekolah, penghancuran rumah sakit dan rumah. Dia mengatakan, Belanda mengambil peran utama untuk memastikan keadilan bagi rakyat Ukraina.
Hoeksta mengumumkan, Belanda mengirimkan dua misi investigasi forensik tambahan ke Ukraina untuk mengumpulkan bukti. Dia juga mendesak semua negara yang menjadi pihak dalam Pengadilan Kriminal Internasional berkontribusi dalam upaya ini.
Hoeksta mengatakan, Belanda juga sangat mendukung pendirian Pusat Internasional untuk Penuntutan Kejahatan Agresi, terutama untuk mengumpulkan bukti yang dapat digunakan mengadili kepemimpinan Rusia. Dia mengatakan, Pusat Internasional untuk Penuntutan Kejahatan Agresi harus berbasis di Den Haag, Belanda yang juga merupakan markas besar Pengadilan Kriminal Internasional dan Mahkamah Internasional.
“Kita harus melakukan semua yang kita bisa untuk mencegah ketidakadilan lebih lanjut. Tidak akan pernah ada kedamaian di dunia di mana kejahatan dan kekerasan mengalahkan keadilan," kata Hoeksta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika