REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dubes Ukraina di Indonesia Vasyl Hamianin menyatakan, warga Ukraina melihat 24 Februari 2023 bukan perayaan setahun invasi Rusia, justru sudah berjalan selama delapan tahun. Moskow memutuskan melakukan serangan yang diklaim Operasi Militer Khusus ke Kiev setahun lalu.
"Kami warga Ukraina secara lucu mendeskripsikannya setahun dari delapan tahun perang," ujar Hamianin dalam membuka acara "Covering the War in Ukraine: The View from Indonesian Journalists" yang diadakan @americaa pada Kamis (23/2/2023).
Penyataan ini menyoroti pada momen pencaplokan Rusia atas semenanjung Krimea pada 20 Februari 2014. Menurut Hamianin, momen 24 Februari 2022 merupakan agresi dengan skala berkekuatan penuh yang dilakukan oleh Rusia tetapi penyerangan sudah dilakukan sejak bertahun-tahun sebelumnya.
Dalam peringatan satu tahun invasi Rusia ini, menurut Hamianin, merupakan momen perlawanan terhadap imperialis, agresi, dan operasi militer. Perlawanan yang masih berlangsung hingga saat ini adalah menolak hilangnya demokrasi, keadilan, dan kemanusia.
Tapi, Hamianin menekankan, hal yang paling menantang dalam satu tahun terakhir adalah propaganda. Rusia dinilai menyebarkan informasi yang salah tentang perang yang sedang berlangsung di Ukraina.
"Saya belajar bagaimana menlawan dan menangkalnya, dan syukur ada kemerdekaan demokrasi media yang membantu," ujar Hamianin.
Atase Media Kedubes Amerika Serikat (AS) di Indonesia Mike Quinlan menyatakan, media Indonesia pun terlibat dalam menyampaikan pemahaman yang terjadi di Ukraina ke warga Indonesia. "AS dengan @americaa mendukung kebebasan media, kemampuan media meningkatkan pemahaman orang dalam membawa isu yang penting ke orang lain dan membuka diskusi," ujarnya.
Dalam peringatan setahun invasi Rusia, Quinlan menegaskan, perlunya merefleksikan segala sesuatu yang sudah terjadi, termasuk respon yang muncul. Global pun diminta untuk terus mendukung Ukraina karena merupakan upaya menegakan demokrasi.
"Negara di seluruh dunia, AS dan sekutu, mendukung Ukraina mempertahankan negara, kemerdekaan, dan melawan pemikiran yang melawan demokrasi," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika