REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT PP Presisi Tbk menargetkan pendapatan naik 20 persen sampai 25 persen pada 2023. Adapun proyeksi pendapatan 2022 sebesar Rp 3,8 triliun.
Kepala Biro Corpoerate Secretary PP Presisi, Adelia Auliyanti, mengatakan jasa pertambangan masih menjadi andalan perusahaan pada tahun ini.
“2023 diprediksi akan menjadi tahun gemilang bagi PP Presisi, dengan berbagai strategi andalan perseroan untuk menjadi yang utama dan terdepan dalam pasar konstruksi," ujarnya, Kamis (23/2/2023).
Untuk mencapai target tersebut, PP Presisi meningkatkan manajemen aset perseroan guna meraih market pekerjaan sipil sebagai maincontractor serta lini bisnis jasa pertambangan dengan jangkauan pelayanan lebih luas.
"Ini mencakup pembangunan jalan tambang, pembangunan jetty, pembangunan stockpile hingga menjalankan kegiatan mining operation maupun penyedia jasa hauling hasil tambang," kata dia.
Adapun perluasan jenis tambang yang menjadi fokus PP Presisi pada 2023 di antaranya nikel, batu bara, emas dan bauksit. Sementara lini bisnis pekerjaan sipil, PP Presisi fokus pada perolehan kontrak dari APBN maupun proyek-proyek strategis nasional sebagai maincontractor.
"Sesuai rencana strategi jangka panjang PP PP Presisi fokus pada lini bisnis jasa pertambangan," kata Adelia.
Komisaris Independen PP Presisi Nur Rochmad memaparkan bahwa PP Presisi telah mengantongi sejumlah kontrak baru selama tahun 2022 dengan total nilai Rp 5,24 triliun.
"Kontrak didominasi pemberi kerja non-group (di luar PP Group) sebesar 93 persen," kata dia.
Dari segi lini bisnis, mayoritas kontrak baru diperoleh dari jasa pertambangan 55 persen, pekerjaan sipil 41 persen dan sisa empat persen lini bisnis pendukung yaitu pekerjaan struktur gedung (structure work) serta beton siap jadi (readymix). Adapun kontrak jasa pertambangan selama 2022 didapat dari beberapa perusahaan pertambangan besar, seperti PT Weda Bay Nickel Indonesia dan PT Hengjaya Mineralindo.
Dalam kesempatan yang sama PP Presisi menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dipimpin Komisaris Independen Nur Rochmad dengan merombak jajaran pengurus. Usai RUPSLB, jajaran dewan komisaris yakni
Komisaris Utama Yul Ari Pramuraharjo, Komisaris Albert SM Simangunsong, Komisaris Independen Indra Jaya Rajagukguk, dan Komisaris Independen Nur Rochmad. Sementara jajaran direksi, Direktur Utama Rully Noviandar, Direktur Operasi Rebimun, Direktur Perencanaan Bisnis & HCM Yudi Setiawan serta Direktur Keuangan, Manrisk & Legal M. Arif Iswahyudi.
