Jumat 24 Feb 2023 15:14 WIB

BI Minta DKI Fokus Kendalikan Inflasi dan Terapkan Digitalisasi

DKI Jakarta bukan produsen sehingga menjaga inflasi merupakan sesuatu yang menantang.

Seorang melintas di depan pintu berlogo Bank Indonesia di Jakarta, Selasa (8/4) (ilustrasi). Bank Indonesia (BI) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta fokus pada pengendalian inflasi dan penerapan digitalisasi di seluruh sektor. Hal tersebut untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di samping persiapan pemindahan ibu kota negara.
Foto: Prayogi/Republika
Seorang melintas di depan pintu berlogo Bank Indonesia di Jakarta, Selasa (8/4) (ilustrasi). Bank Indonesia (BI) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta fokus pada pengendalian inflasi dan penerapan digitalisasi di seluruh sektor. Hal tersebut untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di samping persiapan pemindahan ibu kota negara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta fokus pada pengendalian inflasi dan penerapan digitalisasi di seluruh sektor. Hal tersebut untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di samping persiapan pemindahan ibu kota negara.

"Kami memandang tiga tantangan perlu disikapi dan direspons ke depannya, yakni persiapan pemindahan ibu kota, pengendalian inflasi, dan penerapan digitalisasi," kata Deputi Gubernur BI Juda Agung saat pengukuhan kepala perwakilan BI DKI di Jakarta, Jumat (24/2/2023).

Baca Juga

Terkait rencana kepindahan ibu kota ke Kalimantan Timur, Juda mendorong Pemprov DKI untuk mendefinisikan kembali posisi Jakarta setelah tak lagi menyandang status ibu kota negara. 

Berikutnya, perlunya upaya mengendalikan inflasi di Jakarta karena DKI memiliki andil besar terhadap inflasi secara nasional dengan kontribusi 17 persen terhadap ekonomi nasional. "DKI Jakarta juga bukan produsen sehingga upaya menjaga inflasi merupakan sesuatu yang menantang," kata Juda.

Selanjutnya, ia mendorong upaya digitalisasi bagi Jakarta sebagai kota pintar yang inklusif bagi masyarakatnya. Menurut dia, DKI Jakarta memiliki dukungan dan literasi digital yang lebih maju sehingga perlu ditingkatkan inisiatif penambahan penggunaan sistem pembayaran berbasis kode QR atau QRIS serta digitalisasi di bidang transaksi pemerintah daerah, transportasi, hingga UMKM.

"Dalam konteks digitalisasi transportasi, BI juga mengikuti rencana penerapan ERP (jalan berbayar elektronik) di Jakarta, yang salah satu tujuannya untuk mengatasi masalah kemacetan," ucap dia.

Juda juga meminta Kepala Perwakilan BI DKI Jakarta Arlyana Abubakar yang baru dikukuhkan untuk memberikan masukan kepada Pemprov DKI, termasuk mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru. Selain itu, penting untuk meningkatkan koordinasi pengendalian inflasi baik antar-instansi di Jakarta maupun pemerintah daerah lain, memperkuat peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta meningkatkan peran daerah produsen kebutuhan di Jawa dan luar Jawa.

BI mencatat pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta pada 2022 mencapai 5,25 persen atau naik dibandingkan 2021 mencapai 3,56 persen. Sedangkan, inflasi di Jakarta juga terkendali mencapai 3,83 persen pada Januari 2023 atau lebih rendah dari capaian nasional.

sumber : ANTARA
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement