REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi menyebutkan 751 pejabat dan pelaksana di jajaran Kementerian Keuangan pusat akan pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
"Menurut rencana itu ada 751 pejabat dan pelaksana, mulai kapannya tergantung dari perintah lanjutan," kata Heru usai konferensi pers di Kantor Pusat Dirjen Pajak Jakarta, Jumat (24/2/2023).
Saat ini Kementerian Keuangan sedang mengidentifikasi pejabat dan pelaksana yang perlu pindah ke IKN serta komposisi dan jumlahnya. "Untuk kesiapan di sana, kami ikut pemerintah secara keseluruhan," imbuhnya.
Terkait insentif, Heru mengatakan pejabat dan pelaksana Kemenkeu yang akan pindah ke IKN Nusantara bakal mendapatkan fasilitas-fasilitas yang telah dipersiapkan oleh pemerintah.
Sebelumnya tiga Deputi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) langsung terjun ke lapangan melakukan evaluasi, kordinasi, mitigasi dan perencanaan IKN Nusantara ke depan pada Rabu (22/2/2023). Ketiga deputi tersebut terdiri atas Deputi Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono, Deputi Sarana dan Prasarana OIKN Silvia Halim, dan Deputi Perencanaan dan Pertanahan OIKN Mia Amalia.
Kunjungan diawali dengan kedatangan ke Titik Nol IKN untuk melihat bagaimana suasana kota masa depan di tengah alam. Setelah itu, rombongan melanjutkan perjalanan menuju ke lokasi hunian pekerja konstruksi (HPK).
Di sepanjang perjalanan, rombongan Deputi Otoritas IKN melihat lokasi kaveling Istana Wakil Presiden, kaveling hunian tapak menteri, kaveling komplek apartemen aparatur sipil negara (west residence), juga melewati beberapa kaveling mixed-use, kaveling sekolah terpadu internasional, kaveling empat Kemenko dan kaveling Bank Indonesia.