REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Ulfah Mawardi angkat bicara mengenai Presiden Indonesia kelima Megawati Soekarnoputri yang dilaporkan soal ibu-ibu pengajian. Menurutnya, pernyataan Mega merupakan ajakan agar pengajian lebih maju. 

Pernyataan Mega disampaikan dalam kick off meeting Pancasila bertema "Gerakan Semesta Berencana Mencegah Stunting, Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Perempuan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Serta Mengantisipasi Bencana" pada pekan lalu.

Ulfah yang hadir langsung di acara itu mengamati Mega sebenarnya tak melarang pengajian.  "Ibu Megawati sama sekali tidak melarang atau menganggap negatif Ibu-ibu ke pengajian," kata Ulfah kepada Republika, Jumat (24/2/2023). 

Ulfah menyebut, pengajian dijadikan contoh oleh Megawati sebagai salah satu wadah ibu-ibu mentransfer pemahaman agama agar menjadi wadah yang lebih progresif dan berkemajuan. Sehingga bisa menjawab berbagai persoalan bangsa seperti stunting, KDRT kekerasan dan bencana.  

"Sebenarnya itu autokritik untuk kita khususnya Islam/Muslimah yang sering ikut pengajian karena mayoritas penduduk kita adalah Muslim maka mayoritas kena stunting, KDRT kekerasan seksual dan bencana alam yah anak-anak kita," ujar Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah 2012-2016 itu. 

Selain itu, Ulfah memaknai pesan Megawati agar ibu-ibu tak hanya ikut pengajian namun juga memberikan pengasuhan yang baik pada anak. Menurut Ulfah, Megawati berpesan agar ibu-ibu cerdas mengatur keluarga supaya lebih maju. 

"Pengajian yang berkemajuan itu harus mampu melakukan gerakan-gerakan advokasi dan pemberdayaan khususnya pada perempuan dan anak. Inilah pengejawantahan Pancasila dalam tindakan yang sejatinya dapat dilakukan dalam pengajian yang berkemajuan. Jadi Bu. Mega itu mendorong pengajian yang progresif," ujar Wakil Sekretaris MUI Komisi Pendidikan dan Kaderisasi Ulama tersebut. 

Sebelumnya, Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta mengaku sudah menyampaikan laporan ke Komnas Perempuan yang dikirimkan lewat Kantor Pos Besar Yogyakarta, Rabu (22/2). Megawati dilaporkan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Megawati dinilai mengeluarkan pernyataan yang tidak berdasarkan data yang valid.Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta meminta Komnas Perempuan mengkaji dugaan pelabelan negatif dan praktik ketidakadilan gender atas pernyataan Megawati. Selain itu, Komnas Perempuan diminta menegur Megawati secara tertulis dan ditembuskan ke publik jika hasil kajian atas dugaan tersebut benar. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika