REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko membahas situasi keamanan terkini untuk menjaga kestabilan pembangunan di Papua pasca pembentukan empat daerah otonomi baru, yakni Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Barat Daya, dan Provinsi Papua Selatan.
Ia mengatakan, hingga saat ini tindak kekerasan masih terjadi di beberapa daerah di Papua. "Rapat hari ini sangat penting untuk jadi renungan bersama. Sesuai dengan data berbagai lembaga, masih ada tindak kekerasan di beberapa kabupaten di Papua," kata Moeldoko, dikutip dari siaran pers KSP pada Sabtu (25/2).
Ia pun menilai ironis masih terjadi tindak kekerasan di Papua. Sebab di sisi lain, pemerintah terus memasifkan pembangunan di Papua. Selain itu, ia juga menyebut indikator seperti Indeks Pembangunan Manusia terus meningkat. "Namun pada sisi lain masih ada pihak pengganggu keamanan yang melakukan kekerasan," imbuhnya.
Rapat koordinasi ini dihadiri sejumlah pimpinan Kementerian/Lembaga terkait, di antaranya Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono; Kepala BSSN, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Hinsa Siburian; Gubernur Lemhanas Andi Widjajanto; Kabaintelkam POLRI Komisaris Jenderal Polisi Ahmad Dofiri; Deputi V Kemenko Polhukam Bidang Koordinasi Kamtibmas, Irjen Pol. Rudolf Alberth Rodja; Deputi III Bidang Kontra Intelijen BIN, Mayor Jenderal TNI Aswardi; Kabinda Papua, Mayjen TNI Purn. Gustav Agus Irianto; Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani; dan Direktur Jenderal Politik & Pemerintahan Umum, Kemendagri Bahtiar.
Dalam rapat tersebut, Moeldoko memberikan arahan agar seluruh kementerian/lembaga berkoordinasi dan bersinergi lebih intensif. Hal ini dilakukan untuk memastikan kehadiran negara dalam mewujudkan kondisi yang kondusif sebagai prasyarat kemajuan pembangunan kesejahteraan di seluruh wilayah Papua.
Sementara itu, empat UU tentang pembentukan provinsi baru di Papua telah resmi diundangkan setelah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tahun lalu. Pemekaran Provinsi Papua dan Papua Barat ini merupakan upaya untuk mengintensifkan percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua secara khusus dalam aspek pemerataan dan pelayanan publik.
Secara umum wilayah Papua dalam kondisi aman. Peningkatan kekerasan hanya terjadi di titik tertentu di wilayah pegunungan. Pemerintah, kata Moeldoko, berkomitmen untuk terus mengupayakan penciptaan perdamaian dan pemulihan keamanan di Papua.
Ia melanjutkan, saat ini pemerintah terus berfokus untuk memastikan jangkauan akses transportasi, infrastruktur kesehatan, pendidikan dan infrastruktur penunjang lainnya segera dinikmati masyarakat di pelosok Papua, khususnya di empat daerah otonom baru.
"Dari perspektif politik ekonomi, pemerintah sudah berupaya memutus mata rantai kekerasan melalui paket kebijakan pembangunan kesejahteraan Papua yang komprehensif," kata Moeldoko.
Ikuti Whatsapp Channel Republika