Sabtu 25 Feb 2023 07:49 WIB

Moeldoko Akui Kekerasan di Papua Ironis di Tengah Masifnya Pembangunan

Moeldoko meminta evaluasi penanganan kekerasan di Papua.

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Teguh Firmansyah
Satu unit truk hangus terbakar akibat kerusuhan massa di Wamena, Papua, Jumat (24/2/2023). Kapolda Papua Irjen Mathius D. Fakhiri menyebutkan kerusuhan yang dipicu isu penculikan anak tersebut mengakibatkan 10 orang tewas, puluhan orang luka-luka, dan belasan bangunan serta kendaraan bermotor hangus terbakar.
Foto: Antara/Iwan Adisaputra
Satu unit truk hangus terbakar akibat kerusuhan massa di Wamena, Papua, Jumat (24/2/2023). Kapolda Papua Irjen Mathius D. Fakhiri menyebutkan kerusuhan yang dipicu isu penculikan anak tersebut mengakibatkan 10 orang tewas, puluhan orang luka-luka, dan belasan bangunan serta kendaraan bermotor hangus terbakar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko membahas situasi keamanan terkini untuk menjaga kestabilan pembangunan di Papua pasca pembentukan empat daerah otonomi baru, yakni Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Barat Daya, dan Provinsi Papua Selatan.

Ia mengatakan, hingga saat ini tindak kekerasan masih terjadi di beberapa daerah di Papua. "Rapat hari ini sangat penting untuk jadi renungan bersama. Sesuai dengan data berbagai lembaga, masih ada tindak kekerasan di beberapa kabupaten di Papua," kata Moeldoko, dikutip dari siaran pers KSP pada Sabtu (25/2).

Baca Juga

Ia pun menilai ironis masih terjadi tindak kekerasan di Papua. Sebab di sisi lain, pemerintah terus memasifkan pembangunan di Papua. Selain itu, ia juga menyebut indikator seperti Indeks Pembangunan Manusia terus meningkat. "Namun pada sisi lain masih ada pihak pengganggu keamanan yang melakukan kekerasan," imbuhnya.

Rapat koordinasi ini dihadiri sejumlah pimpinan Kementerian/Lembaga terkait, di antaranya Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono; Kepala BSSN, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Hinsa Siburian; Gubernur Lemhanas Andi Widjajanto; Kabaintelkam POLRI Komisaris Jenderal Polisi Ahmad Dofiri; Deputi V Kemenko Polhukam Bidang Koordinasi Kamtibmas, Irjen Pol. Rudolf Alberth Rodja; Deputi III Bidang Kontra Intelijen BIN, Mayor Jenderal TNI Aswardi; Kabinda Papua, Mayjen TNI Purn. Gustav Agus Irianto; Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani; dan Direktur Jenderal Politik & Pemerintahan Umum, Kemendagri Bahtiar.