Sabtu 25 Feb 2023 08:20 WIB

Pengamat: Jangan Sampai Golkar Ketinggalan Kereta

Golkar dan KIB diminta segera mendeklarasikan calon presiden diusung.

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Teguh Firmansyah
Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto saat mengunjungi DPD Partai Golkar Provinsi Bali, Jumat (4/2/2023).
Foto: dok Golkar
Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto saat mengunjungi DPD Partai Golkar Provinsi Bali, Jumat (4/2/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo menilai langkah DPD Golkar Jawa Timur yang mulai memanaskan mesin politiknya tentu mempunyai alasan. Apalagi perkembangan dinamika politik saat ini  sudah mulai mengerucut pada pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). 

"Jangan sampai Golkar ketinggalan kereta. Nanti dalam komposisi 2 atau 3 pasang capres-cawapres, jangan sampai tidak ada kader Golkar. Itu yang menjadi bayang-bayang Golkar sebagai partai besar," kata Ari dalam keterangan, Jumat (24/2).

Baca Juga

PKS yang bergabung ke dalam Koalisi Perubahan sebelumnya telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres 2024. Untuk itu Ari menilai Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang mengutamakan basis politik gagasan dan ide juga perlu segera mendeklarasikan pasangan capres-cawapres. 

"Kalau dari awal KIB ini meneruskan legasi Pak Jokowi, dia tidak mungkin bergabung dengan Koalisi Perubahan. Itu membuat demarkasi politik yang jelas," ujarnya.

Ia menilai Golkar akan mempertaruhkan harga diri politiknya jika hanya menjadi penonton dalam bursa capres-cawapres 2024. Karena itu Ari menyarankan agar partai berlambang pohon beringin itu perlu segera menyiapkan strategi jitu untuk bursa capres-cawapres tersebut.

"Kader partai dalam posisi capres atau cawapres akan memberikan efek elektoral ke partai politik. Jangan sampai bursa capres-cawapres tidak memberikan efek elektoral pada partai," ucapnya.

Selain itu, untuk memaksimalkan potensi kemenangan, Golkar juga harus menjadikan efek ekor jas dalam bursa Pilpres 2024. Menurutnya Pemilu 2024 tidak semata untuk mengejar kemenangan pileg, tetapi juga memperoleh keuntungan dari efek ekor jas dari pencapresan kader.

"Walaupun pertimbangan utamanya adalah elektabilitas partai di pemilu legislatif, tapi pemilu presiden harus memberikan impact pada Pileg-nya. Apapun partai harus memperoleh kemenangan maksimal di Pemilu 2024," jelasnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
يَسْتَفْتُوْنَكَۗ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ۗاِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ۗوَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَاۤءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِۗ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ࣖ
Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

(QS. An-Nisa' ayat 176)

Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement