REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Helson Siagian mengatakan, pemerintah sedang membangun infrastruktur pendukung untuk mengembangkan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuan Bajo. Melalui Kementerian PUPR, pemerintah tengah menyelesaikan pembangunan serta peningkatan jalan dan jembatan Labuan Bajo-Sp. Nalis-Sp. Kenari-Golo Mori sepanjang 25 kilometer.
"Pembangunannya sesuai tahapan waktu yang ditentukan. Progresnya sekarang hampir 100 persen," kata Helson usai rapat koordinasi bersama Pemerintah Daerah Manggarai Barat dan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) di NTT, dikutip dari siaran pers KSP di Jakarta pada Ahad (26/2/2023).
Helson menambahkan, pemerintah juga tengah menata kawasan Loh Buaya Pulau Rinca dan melengkapinya dengan berbagai fasilitas, seperti museum, kafe, dan klinik. Fasilitas tersebut dikelola Balai Taman Nasional Komodo di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Selain itu, saat ini juga tengah dibangun dermaga pendukung travel pattern Labuan Bajo di Pelabuhan Wae Kelambu. "Pembangunan infrastruktur yang masif di DPSP Labuan Bajo ini wujud komitmen Presiden Jokowi mendukung pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kerakyatan," ujar Helson.
Dia menekankan pembangunan infrastruktur harus dilakukan dengan semangat percepatan sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Karena itu, Helson meminta agar semua pihak harus terlibat dan mendukung penuh pembangunan Labuan Bajo menjadi Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP).
"Kami (KSP) memberikan apresiasi kepada semua pihak yang selama ini sudah terlibat dan mendukung pembangunan di Labuan Bajo," kata Helson.
Wakil Bupati Manggarai Barat, Yulianus Weng berharap berbagai sarana dan prasarana yang telah dibangun di Labuan Bajo dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Manggarai Barat dan NTT. Labuan Bajo Flores telah ditetapkan sebagai Destinasi Super Prioritas pada 2019.
Labuan Bajo Flores adalah Destinasi wisata yang meliputi 11 kabupaten dan Kawasan Cagar Biosfer Komodo serta wilayah otorita seluas 400 hektare. "Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mengucapkan terima kasih kepada bapak Presiden atas perhatian yang begitu luar biasa kepada masyarakat dan daerah kami," ucap Yulianus didampingi Direktur Utama BPOLBF Shana Fatina.
Pengembangan DPSP Labuan Bajo juga dilakukan dengan pembangunan dan pengembangan pariwisata baru di Desa Golo Mori yang dikelola PT ITDC. Selain itu, pemerintah juga mengembangkan zona otorita pariwisata Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF), di mana proses legalisasi lahan tengah berproses untuk menjadi HPL (Hak Pengelola Lahan).
Ikuti Whatsapp Channel Republika