REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Abdullah Azwar Anas, mengungkapkan, sudah banyak aparatur sipil negara (ASN) muda yang berminat pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Menurut Anas, mereka berminat karena menilai lahan IKN menenangkan untuk aktivitas pekerjaan.
"Minat tersebut disebabkan karena lahan IKN yang asri dan dinilai cukup menenangkan untuk aktivitas pekerjaan," ujar Anas dalam keterangannya, Ahad (26/2/2023).
Dia menjelaskan, IKN Nusantara mengusung konsep forest city yang sesuai dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Segala hal yang berhubungan dengan aspek lingkungan dan pembangunan telah dikaji dalam kajian tersebut.
"Kalau itu yang terjadi, tempat di IKN ini akan jadi tempat orang yang ingin kemewahan hijau dan oksigen yang cukup," kata Anas.
Pemerintah, kata dia, sudah menyiapkan beragam fasilitas untuk kenyamanan personel ASN, TNI, dan Polri yang akan pindah ke IKN Nusantara. Hunian bagi ASN telah disiapkan berupa beberapa apartemen.
Menurut dia, tower apartemen yang dibangun pada tahap awal ada pada ring satu atau dekat dengan Istana Negara di IKN Nusantara. Seluruh konstruksi dibangun ramah lingkungan untuk setiap bangunan bertingkat institusional, komersil, dan hunian.
"Dukungan fasilitas juga sedang dalam tahap pembangunan. IKN Nusantara akan dibangun area olah raga, lahan hijau, danau, dan lain sebagainya," jelas dia.
Tak hanya sarana penunjang, fasilitas seperti TK, SD, hingga rumah sakit bertaraf internasional juga akan dibangun di IKN Nusantara. Semua hunian dan fasilitas disiapkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bersama Kementerian PUPR.
Kawasan Strategis Nasional (KSN) IKN seluas 256.142 hektare, yang mencakup 199.962 hektare Kawasan Pengembangan IKN, serta 56.180 hektare Kawasan IKN. Sementara luas Kawasan Inti Pusat Pemerintahan yakni 6.596 hektare.
Dalam rancangan utama IKN, pembangunan IKN akan merestorasi 75 persen habitat alami. IKN didesain sesuai kondisi alam di sana, lebih dari 75 persen terdiri dari kawasan hijau di Kawasan Pemerintahan IKN. Seratus persen penduduk dapat mengakses ruang terbuka hijau rekreasi hanya dalam waktu 10 menit.
Seluruh tempat umum dirancang menggunakan prinsip akses universal, kearifan lokal, dan desain inklusif. Salah satu prinsip IKN yakni terhubung, aktif, dan mudah diakses
Jumlah personel ASN, TNI, dan Polri yang akan pindah tahap pertama ke IKN Nusantara mencapai 16.990 orang. Dirinci, ada total 11.274 ASN dari 35 kementerian dan lembaga yang akan pindah. Sementara itu, kata dia, pemerintah menargetkan personel TNI dan Polri yang pindah ke IKN sebanyak 5.716.
Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya yang akan dipindah sebanyak 193 orang, sedangkan PPT Pratama sebanyak 964. Sementara untuk pejabat fungsional yang dipindahkan sebanyak 8.091 orang, dan jabatan pelaksana ada 2.026 orang.
“Sehingga total ASN, TNI, Polri yang pindah ke IKN pada tahun 2024 ada sebanyak 16.990,” kata Anas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika