Senin 27 Feb 2023 14:20 WIB

Asosiasi Sawit Minta Dukungan Pupuk Murah dari Pemerintah

Mahalnya harga pupuk mempengaruhi pola tanam dan hasil panen sawit rakyat.

Rep: Intan Pratiwi/ Red: Friska Yolandha
Foto udara lahan perkebunan kelapa sawit skala besar dan tanaman mangrove di kawasan penyangga Cagar Alam Hutan Bakau Pantai Timur Sumatera, Mendahara, Tanjungjabung Timur, Jambi, Rabu (10/8/2022). Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) meminta dukungan pemerintah untuk bisa memberikan pupuk murah bagi para petani sawit.
Foto: ANTARA/Wahdi Septiawan
Foto udara lahan perkebunan kelapa sawit skala besar dan tanaman mangrove di kawasan penyangga Cagar Alam Hutan Bakau Pantai Timur Sumatera, Mendahara, Tanjungjabung Timur, Jambi, Rabu (10/8/2022). Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) meminta dukungan pemerintah untuk bisa memberikan pupuk murah bagi para petani sawit.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) meminta dukungan pemerintah untuk bisa memberikan pupuk murah bagi para petani sawit. Sebab, kenaikan pupuk pada tahun lalu membuat produktivitas kelapa sawit anjlok.

Ketua Umum Apkasindo Gulat Manurung menjelaskan kenaikan harga pupuk bisa mencapai 300 persen. Mahalnya harga pupuk mempengaruhi pola tanam dan hasil panen sawit rakyat. "Salah satu tantangan perkebunan sawit saat ini karena harga pupuknya naik 300 persen. Kenapa produksi turun, ya karena memang tahun lalu banyak dari kami yang tidak melakukan pemupukan," ujar Gulat dan Rakornas Kelapa Sawit 2023, Senin (27/2/2023).

Baca Juga

Gulat menjelaskan selain pupuk, para petani sawit juga dihadapkan pada minimnya peremajaan kebun atau replanting. Hal ini dikarenakan realisasi kucuran dana replanting dari pemerintah belum tersampaikan ke masyarakat.

Ia menjelaskan alokasi dana replanting dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebesar Rp 5,4 triliun namun baru terealisasi Rp 500 miliar. Padahal, dengan replanting kata Gulat, produktifitas petani bisa meningkat.

Saat ini produksi perkebunan rakyat hanya 800 kilogram Tandan Buah Segar (TBS). Padahal, dengan replanting maka produktiftas produksi bisa mencapai 3,5 ton per bulan.

"Petani sawit butuh perhatian, persyaratannya dipermudah. Uang itu bukan APBN, itu uang petani yang dikumpul oleh BPDPKS. Jadi kenapa kami dipersulit? Presiden Jokowi harus melihat ini suatu tantangan untuk mencapai apa yang dimaksud dia untuk peremajaan sawit itu," kata Gulat.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement