REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebutkan, saat ini baru sekitar 18 persen Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang masuk dalam rantai pasok atau supply chain industri. Menurutnya, UMKM harus dilibatkan dalam rantai pasok agar bisa naik kelas.
"Ada sekitar 18 persen yang sudah masuk dalam supply chain. Hanya saja datanya perlu kita dalami," ujar Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Organisasi Eka Satra kepada wartawan saat ditemui di sela Simposium dan Lokakarya Nasional Nusantaranomics di Jakarta, Senin (27/2/2023).
Kadin, kata dia, selalu mendorong dan membuka peluang agar pelaku UMKM bisa melibatkan UMKM. Itu karena, sambungnya, biasanya pengusaha ingin mengerjakan semua dari hulu sampai hilir sendiri.
"Mulai dari bisnisnya, sampai urusan catering dan laundry, semuanya dikelola oleh perusahaan tersebut. Ini akan mematikan industri," tegas dia.
Keberhasilan Kadin, lanjut Eka, bagaimana UMKM bisa naik kelas dari nonpengusaha menjadi pengusaha, usaha mikro menjadi kecil, usaha menjadi menengah, menengah menjadi besar. Menurutnya, walau UMKM berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional, namun selama ini sektor tersebut dianggap sebagai sektor terpisah sehingga bantuan yang diberikan bersifat charity atau amal.
Padahal supaya bisa mengembangkan dan mendorong UMKM maju dan berkembang, UMKM perlu ikut terlibat dalam proses bisnis yang ada. Ia mencontohkan, pengalaman beberapa negara seperti Korea atau Jepang, industri di kedua negara tersebut melibatkan banyak UMKM.
"Ada yang menghasilkan ban, tempat duduk, sehingga UMKM ini terlibat dalam bisnis besar untuk menghasilkan mobil. Jadi ketika mobil terjual, otomatis UMKM mendapatkan keuntungan,” ungkap Eka.
Eko menyebut model kolaborasi serta dukungan dan pembinaan perusahaan besar terhadap UMKM kini mulai diterapkan di Indonesia. Harapannya, integrasi pengusaha besar dengan UMKM akan membuat bisa tumbuh berkembang sehingga terbangun struktur ekonomi solid.
"Sekarang ini sedang coba digerakkan oleh pemerintah, seperti di Kementerian Investasi/BKPM, kami mewajibkan setiap perusahaan besar yang investasi untuk melibatkan UMKM yang ada di daerah tersebut. Ini bagian dari upaya kita agar UMKM ini bisa terlibat dalam supply chain,” kata pria yang juga Staf Khusus Bidang Makro Kementerian Investasi/BKPM itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika