REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Gerindra-PKB masih belum mendeklarasikan capres maupun cawapres yang mereka usung di 2024. Walaupun, Prabowo Subianto maupun Muhaimin Iskandar selama ini cukup percaya diri mencalonkan dirinya sebagai capres.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, sebenarnya sudah cukup jelas kesepakatan politik atau kontrak politik dalam Koalisi Gerindra-PKB. Yaitu, capres maupun cawapres ditentukan Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar.
Ia menekankan, keputusan untuk mengumumkan capres maupun cawapres dari Koalisi Gerindra-PKB tidak tergantung waktu sebelum atau sesudah Hari Raya Idul Fitri. Yang mana, banyak disebut tokoh-tokoh senior PKB beberapa waktu terakhir ini.
Dasco menegaskan, siapapun yang akan dipilih sebagai capres atau cawapres secara penuh keputusan itu memang diserahkan ke Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar. Terkait itu, ia mengungkapkan, kedua ketua umum akan bertemua dalam waktu dekat.
"Dalam waktu dekat kita dengan teman-teman PKB merencanakan pertemuan antara dua ketua umum untuk membicarakan hal hal yang perlu dibicarakan dan diputuskan," kata Dasco, Senin (27/2/2023).
Dasco mengingatkan, Prabowo Subianto maupun Muhaimin Iskandar tentu memahami kontrak politik yang telah mereka tanda tangani. Karenanya, terkait siapa capres ataupun siapa cawapres koalisi benar-benar akan diserahkan ke dua ketua umum.
"Karena Pak Prabowo dan Pak Muhaimin tentu paham kalau kontrak yang mereka tanda tangani itu juga mensyaratkan keputusan tentang capres cawapres ada pada mereka berdua," ujar Dasco.
Terakhir, Koalisi Gerindra-PKB sendiri sudah meluncurkan Sekretariat Bersama (Sekber). Sekber Gerindra-PKB yang berada di Jalan Ki Mangunsarkoro, Menteng, Jakarta Pusat, akan dibentuk sampai tingkat kabupaten maupun kota.
Setelah itu, Sekber Gerindra-PKB membentuk tim untuk mengkaji perpolitikan menjelang Pemilu, khususnya Pilpres 2024. Sayangnya, sampai hari ini belum ada deklarasi resmi tentang siapa capres atau cawapres yang akan mereka usung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika