REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (FEM) IPB Profesor Didin S Damanhuri menyatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai di atas delapan persen. Ini bisa terwujud jika pemerintah melakukan reformasi kebijakan dengan mengedepankan ekonomi nusantara atau nusantaranomics.

Menurutnya para pelaku usaha lokal di berbagai daerah atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) harus diberdayakan. "Bagaimana menyusun kebijakan perekonomian yang selama ini selalu didominasi oleh impor," ujar dia kepada wartawan di sela Simposium dan Lokakarya Nasional Nusantaranomics di Jakarta, Senin (27/2/2023).

Menurutnya, selama ini kebijakan pemerintah masih berpihak pada impor. Ia melanjutkan, reformasi kebijakan meliputi aturan perbankan, industrialisasi, dan sebagainya. Kemudian menjaga pelaksanaan aturan itu agar tidak bocor. Maka, lanjutnya, diperlukan relokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ia menambahkan, sebaiknya beberapa partai politik yang ada di fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dibiayai oleh APBN dan APBD. Hal itu harus tercantum di undang-undang politik.

"Sehingga tidak ada sumbangan dari perusahaan dari perusahaan terhadap partai-partai atau dipakai. Maka kemudian perusahaan itu fokus pada industrialisasi, ini jauh lebih dahsyat lagi karena kekuasaan pemerintah sebagai pembuat kebijakan," jelasnya.

Lebih lanjut, Prof Didin bersama sejumlah akademisi lainnya meluncurkan buku Nusantaranomics yang memuat beragam konsep tersebut. Ia mengungkapkan, konsep itu sudah beberapa kali disampaikan ke pemerintah. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika