REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Seorang pejabat tinggi pengawas senjata AS pada Senin (27/2/2023), dengan tajam mengkritik Rusia karena menangguhkan keikutsertaannya dalam perjanjian pelucutan senjata nuklir New START, di sisa masa akhir penjanjian itu. Pihaknya mengatakan, Washington akan mencoba bekerja sama dengan Moskow untuk melanjutkan kerjasama pelucutan senjata nuklir tersebut.
Upaya Washington ini setelah sebelumnya Moskow memutuskan menarik diri dari perjanjian New START tersebut, bagian dari protes Moskow atas pasokan senjata AS dan Barat ke Ukraina. Ini disampaikan, Presiden Rusia Vladimir Putin yang mengumumkan pada pekan lalu.
Perjanjian New START adalah kesepakatan pelucutan senjata nuklir yang mewajibkan Rusia dan AS untuk berkomitmen pada komunikasi reguler mengenai status persenjataan nuklir mereka. Diantaranya mengizinkan inspeksi di tempat secara reguler, dan mematuhi batasan pada jumlah hulu ledak yang dikerahkan dan tidak dikerahkan dari masing-masing pihak.
“Rusia sekali lagi menunjukkan kepada dunia bahwa Rusia bisa saja menggunakan kekuatan nuklir Rusia dengan tidak bertanggung jawab,” kata Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk pengendalian senjata, Bonnie Jenkins, dilansir dari Associated Press, Selasa (28/2/2023).
Ia menyampaikan hal itu, pada sesi Konferensi Pelucutan Senjata, sebuah forum internasional yang berafiliasi dengan PBB. Dengan posisi Rusia yang tidak menarik diri dari perjanjian itu yang berlaku hingga 2026, maka pihak Putin mengatakan Rusia tidak dapat menerima inspeksi dari AS atas situs nuklirnya. Sementara Washington dan sekutu NATO terus mencari kekalahan Rusia di timur Ukraina.
Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan negara itu akan menghormati batas perjanjian tentang senjata nuklir dan terus memberi tahu AS tentang peluncuran uji coba rudal balistik. Pemeriksaan fasilitas itu telah terbengkalai sejak 2020, dan terus melanjutkannya seharusnya dilakukan November lalu, tetapi Rusia tiba-tiba membatalkannya.
Jenkins kemudian mengatakan kepada wartawan bahwa AS belum sepenuhnya menilai konsekuensi dari tindakan penangguhan Rusia, tetapi mengatakan "kami tidak melihat bukti bahwa Rusia tidak patuh."
“Kami tetap siap untuk bekerja secara tegas dengan Rusia untuk sepenuhnya mengimplementasikan perjanjian New START, melanjutkan implementasi perjanjian berdasarkan kepentingan terbaik kedua belah pihak,” katanya.
Pengumuman penangguhan partisipasi Putin datang tepat sebelum ulang tahun pertama Rusia mengirim pasukan ke Ukraina. Putin telah berulang kali menganggap konflik itu diperlukan untuk memerangi dugaan tujuan Barat untuk melemahkan Rusia dan telah memperingatkan meningkatnya ancaman perang nuklir.
Mantan presiden Rusia Dmitry Medvedev, sekarang wakil kepala dewan keamanan nasional, mengatakan pekan lalu bahwa “Jika AS menginginkan kekalahan Rusia, kami berhak membela diri dengan senjata apa pun, termasuk nuklir.”
“Rusia harus mengakhiri perang ini dan harus menghentikan retorika nuklirnya yang tidak bertanggung jawab,” kata Jenkins.
Menteri Luar Negeri Prancis Catherine Colonna juga dengan keras mengkritik penangguhan New START Rusia di konferensi Jenewa sebagai bukti tambahan - jika diperlukan - dari kebuntuan berbahaya yang disegel oleh Rusia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika