REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak datang ke Belfast untuk menawarkan kesepakatan yang ia setujui dengan Uni Eropa. Dalam kunjungan Selasa (28/2/2023) ini Sunak mencoba mencapai kesepakatan dengan pemerintah provinsi untuk mengakhiri kebuntuan soal peraturan perdagangan.
Pada Senin (27/2/2023) kemarin Sunak mencapai kesepakatan dengan Brussel yang melonggarkan kesepakatan dagang antara Inggris dengan Irlandia Utara. Serta memberi anggota parlemen lebih banyak suara mengenai peraturan yang diajukan Brussel.
Kesepakatan ini untuk meredakan ketegangan yang ditimbulkan protokol perdagangan di Irlandia Utara. Kesepakatan rumit yang mengatur perdagangan di Irlandia Utara yang disetujui sebelum Inggris hengkang dari Uni Eropa.
Keberhasilannya tergantung apakah Sunak dapat menyakinkan partai lokal, Democratic Unionist Party (DUP) untuk mengakhiri boikot perjanjian berbagi kekuasaan di Irlandia Utara. Perjanjian itu inti dari kesepakatan damai tahun 1998 yang mengakhiri kekerasan sektarian dan politik di Irlandia Utara yang berlangsung selama tiga dekade.
Di stasiun televisi Sky News, Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly mengatakan Sunak akan membahas aspek praktis yang sudah disepakati dengan Brussel. Ia menambahkan Inggris mempertimbangkan kecemasan Irlandia Utara yang khawatir hubungannya dengan London akan renggang.
"Kami mendengarkan dengan sangat hati-hati rakyat, bisnis dan perwakilan terpilih Irlandia Utara," kata Cleverly.
Isu Irlandia Utara merupakan masalah paling kontroversial saat Inggris keluar dari Uni Eropa. Masalah ini merusak hubungan kedua belah pihak termasuk di bidang sains dan jasa keuangan.
Surat kabar-surat kabar Inggris termasuk yang mendukung perlawanan terhadap Uni Eropa menyambut baik kesepakatan Sunak. Meski menurut mereka masih terlalu dini untuk mengatakan kesepakatan itu akan membuat DUP setuju untuk kembali berbagi kekuasaan.
Harian Daily Telegraph mengatakan Sunak memilih peran yang lebih sulit dengan sikap yang lebih lunak terhadap Uni Eropa. Dua pendahulunya Liz Truss dan Boris Johnson mengambil pendekatan yang lebih keras.
"Kini dia menunggu respon dari DUP dan pendukung Brexit, waktu yang akan menjawab apakah ia meraih kemenangan politik," kata surat kabar itu.