REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi menawarkan kerja sama dengan skema public private partnership (PPP) kepada Jepang. Hal itu untuk mendukung pembangunan infrastruktur di ibu kota negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim).

"Kami memang merencanakan pembangunan IKN satu-dua tahun ini intensif. Jadi memang tidak mungkin APBN bisa melaksanakan itu saja, tetapi juga dibutuhkan project PPP," kata Budi di Tokyo, Jepang, Selasa (28/2/2023).

Mekanisme PPP yakni kolaborasi pemerintah dengan swasta dalam menyediakan infrastruktur bagi kepentingan umum, sudah pernah dilakukan Jepang. Salah satunya proyek power plant di Jawa Tengah yang merupakan kerja sama antara Japan Bank for International Cooperation dengan Indonesia.

Skema tersebut diharapkan dapat kembali diberlakukan di sejumlah proyek besar di bidang transportasi, yang sudah dirancang untuk dibangun di IKN. Salah satunya rel kereta  sepanjang 162 kilometer (km) serta bandara dengan panjang landasan pacu hingga 3.000 meter.

Bandara yang nanti berjarak 40 km dari pusat kota IKN itu diharapkan dapat digunakan untuk pesawat terbesar. Sejauh ini, tawaran kerja sama dengan Jepang oleh Menhub baru berupa mempresentasikan proyek transportasi di IKN. Budi berharap ada sesi pertemuan yang lebih detail dengan para pengusaha Jepang.

Gagasan Menhub Budi untuk menggandeng Jepang mendapatkan dukungan dari Wakil Ketua DPR Bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel. Dia ingin mengajak pemerintah Jepang terlibat dalam pembangunan IKN.

"Karena saya tahu Jepang memiliki konsep yang bagus terhadap pembangunan, termasuk konsep smart city. Konsep pembangunan berwawasan lingkungan yang memperhatikan kualitas air dan kualitas udara juga," kata Rachmat Gobel.

Ikuti Whatsapp Channel Republika