REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Presiden Recep Tayyip Erdogan meminta maaf atas lambatnya tanggapan pemerintah terhadap gempa dahsyat yang melanda Turki pada 6 Februari lalu. Gempa tersebut telah menewaskan lebih dari 40 ribu orang dan menjadi bencana terbesar dalam sejarah Turki.
"Karena efek gempa dan cuaca buruk yang menghancurkan, serta kesulitan yang disebabkan infrastruktur yang rusak, kami tidak dapat bekerja seperti yang kami inginkan dalam beberapa hari pertama. Seperti manusia mana pun, kami bisa memiliki kekurangan dan bisa membuat kesalahan. Untuk ini, saya minta maaf," kata Erdogan, dilaporkan Middle East Monitor, Selasa (28/2/2023).
Permintaan maaf itu disampaikan Erdogan saat berkunjung ke Provinsi Adiyaman, yang dekat dengan pusat gempa pada Senin (27/2/2023). Dalam kunjungan itu, Erdogan menjanjikan rekonstruksi dalam kurung waktu satu tahun. Erdogan juga berjanji akan menampung kembali para pengungsi.
Erdogan mengimbau kepada para pengungsi agar tidak mendengarkan komentar dari anggota partai oposisi yang telah memanfaatkan tragedi gempa bumi untuk mencoba mendapatkan modal politik dan menyerang pemerintah. "Jangan dengarkan orang bodoh yang menyerang layanan pemerintah yang bertanggung jawab untuk menangani semua krisis," ujarnya.
Kendati mendapat kritik keras dari oposisi, banyak yang percaya bahwa popularitas Erdogan justru meningkat. Turki akan menggelar pemilihan presiden pada Mei mendatang.
Turki telah menangkap 184 orang yang diduga bertanggung jawab atas runtuhnya bangunan dalam gempa bumi awal bulan ini. Menteri Kehakiman Bekir Bozdag mengatakan, lebih dari 600 orang telah diselidiki sehubungan dengan bangunan yang runtuh.
Bozdag mengatakan, mereka yang secara resmi ditangkap dan ditahan termasuk 79 kontraktor konstruksi, 74 orang yang memikul tanggung jawab hukum atas bangunan, 13 pemilik properti dan 18 orang yang telah melakukan perubahan pada bangunan, katanya. Banyak warga Turki telah menyatakan kemarahan. Mereka menilai ada praktik korupsi di balik pembangunan perumahan.
Erdogan telah menjanjikan pertanggungjawaban atas dugaan praktik korupsi tersebut. Di Provinsi Gaziantep, walikota distrik Nurdagi termasuk di antara ratusan tersangka yang ditangkap sebagai bagian dari penyelidikan atas bangunan yang runtuh.
Ikuti Whatsapp Channel Republika