REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nawir Arsyad Akbar

Pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar menilai ada dua faktor yang membuat masih tingginya kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Meskipun, hampir 30 persen masyarakat tak puas dengan penegakan hukum di Indonesia.

Pertama, adalah pengetahuan publik yang sedikit dalam melihat keterkaitan proses hukum dengan tanggung jawab seorang presiden. Padahal, tingginya tingkat ketidakpuasan publik terhadap penegakan hukum merupakan tanggung jawab penuh dari Jokowi sebagai pemimpin negara saat ini.

"Misalnya kasus Sambo, kasus Sambo itu mudah sekali saya katakan sebetulnya yang harus bertanggung jawab adalah pemerintah, Pak Jokowi. Dalam artian ini adalah kegagalan reformasi institusi yang dipegang oleh Polri yang langsung berada di bawah Pak Presiden," ujar Zainal dalam diskusi yang digelar Lembaga Survei Indonesia (LSI), Rabu (1/3/2023).

Namun, karena pengetahuan yang sedikit tersebut, publik hanya melihat bahwa kasus Sambo adalah tanda adanya oknum yang tak baik dalam kepolisian. Sehingga tanggung jawabnya ada di Polri, bukan di presiden.

"Dulu dwifungsi dipegang militer, kita berhasil jinakkan dwifungsi militer, tapi yang berkembang adalah dwifungsi Polri dan kita belum berhasil jinakkan yang ini. Kalau kita bicara penjinak, ini adalah tanggung jawab presiden yang sangat besar sebenarnya, jadi publik tidak nyampe ke isu itu," ujar Zainal.

Kedua adalah faktor Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. Menurutnya, Mahfud memiliki peran sebagai orang terdepan yang langsung mengomentari permasalahan hukum.

"Kemampuan Pak Mahfud sendiri di Menkopolhukam untuk menjadi bemper dalam banyak hal," ujar Zainal.

Peran Mahfud yang menjadi garda terdepan dalam menyampaikan sikap terhadap permasalahan hukum, dipandang masyarakat sebagai sikap Jokowi. Sehingga masih tingginya tingkat ketidakpercayaan publik terhadap penegakan hukum, tak akan mempengaruhi tingkat kepuasan terhadap kinerja presiden.

"Misal di kasus Sambo saya kira Pak Mahfud punya peran berkoar-koar yang cukup tinggi dan saya kira itu yang mempengaruhi publik dan dilihat 'ohh jangan-jangan presiden memang concern-nya sama dengan concern-nya Pak Mahfud'," ujar Zainal.

Ikuti Whatsapp Channel Republika