REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta 264 Badan Layanan Umum (BLU) mengelola aset di seluruh Indonesia. Nilai aset tersebut sebesar Rp 1.170 triliun.

Sementara realisasi pendapatan BLU sebanyak Rp 89,5 triliun. Jumlah itu mencapai 113 persen dari target Rp 78,8 triliun.

"Rp 1.170 triliun aset yang dikelola, pantas nggak menghasilkan pendapatan Rp 89,5 triliun? Jadi asetnya jangan dibiarkan tidur, asetnya harus bekerja," tegas Sri Mulyani dalam Rapat Koordinasi (Rakor) BLU 2023 yang dipantau secara virtual, Kamis (2/3/3023). 

Ia pun meminta agar aset BLU dikelola dengan tata kelola baik sehingga tidak menimbulkan malapetaka. Ia mencontohkan, seperti kasus pemungutan biaya di bidang pendidikan. 

"Kita mendengar di beberapa perguruan tinggi, uang SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) menjadi sumber yang menimbulkan malapetaka terhadap tata kelola," ujar Sri Mulyani.

Maka, lanjutnya, pengelola dan dewan pengawas BLU bisa terus berpikir kreatif, inovatif, dan keras untuk memperbaiki atau menambah layanan suatu aset, bukan justru membebani masyarakat. Apalagi, saat ini semakin banyak BLU yang memiliki aset dengan lokasi yang luar biasa strategis seperti di tengah keramaian atau kota.

Ia menilai hal tersebut bisa dimanfaatkan agar BLU tak hanya bergantung pada suntikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Jadi pendapatan yang diterima bisa dipakai untuk memperbaiki layanan. Kalau BLU berbentuk Rumah Sakit (RS), bisa dipakai untuk investasi di alat kesehatan, pelayanan, atau bahkan honor kepada seluruh pekerja," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika