REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Suharyanto mengatakan, pihaknya di 2023 ini akan memfokuskan diri sebagai satgas penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK) pada ternak. Hal itu, menyusul penanganan Covid-19 yang saat ini sudah melandai.

Namun demikian, menyoal vaksinasi PMK pada ternak diakuinya masih terbatas. “Vaksinasi PMK akan diselesaikan di 2023, mengingat realisasi baru 25 persen dari populasi,” kata Suharyanto dalam Rakernas BNPB di Kemayoran, Kamis (2/3/2023).

Dia memerinci, dari total PMK yang menjangkit 619 ribu ternak, sudah diatasi sebagian besar. Walau demikian, kata dia, masih ada sekitar 5.700 ekor ternak yang masih tersisa dari program penanganan tersebut.

Capaian vaksinasi PMK sejauh ini memang masih belum merata. Sebagai contoh, di Jawa Timur, realisasi vaksinasi PMK mencapai 99 persen. Dalam kurun waktu 30 hari, sudah ada 380 ribu lebih dosis yang disuntikkan pada ternak di sana.

Koordinator Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan PMK Prof Wiku Adisasmito menyatakan, saat ini Jatim kembali mendapatkan lagi 600 ribu dosis vaksin PMK.

“Harapannya 1,5 hingga 2 bulan vaksin ini bisa disuntikkan untuk dosis kedua terutama dosis pertama bagi yang belum,” kata Wiku di Surabaya, Jumat (22/7/2022).

Namun demikian, di lokasi lain, meski telah dilakukan sebagian vaksinasi, ada peningkatan wabah PMK terhadap ternak. Di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, terlapor dari kasus yang sebelumnya berjumlah 100, melonjak menjadi 300 ekor.

"Iya, kasus terbanyak saat ini terdeteksi ada di Kecamatan Sawoo dengan 104 kasus. Peningkatan kasus diduga akibat vaksinasi pada ternak sejauh ini belum optimal," kata Kepala Dinas Peternakan Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo, Masun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika