REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memastikan program pembangunan dan rencana kerja pemerintah bisa terselesaikan pada 2024. Ia menegaskan agar tak ada program pembangunan yang tidak terselesaikan di tahun depan. Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna terkait rencana kerja pemerintah tahun 2024 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (2/3/2023).

"Yang paling penting satu saja untuk urusan ini, jangan sampai ada pembangunan atau program yang tidak terselesaikan di 2024. Agar semuanya menuju 2024 itu bisa kita selesaikan," ungkap Jokowi.

Lebih lanjut, terkait aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi, Jokowi menegaskan agar masyarakat bisa mendapatkan layanan dengan baik, secara efektif dan akuntabel. Jokowi pun mengaku mengikuti perkembangan di media sosial terkait kekecewaan masyarakat terhadap perilaku pejabat pemerintah yang memamerkan kekayaannya dan kekuasannya.

"Dari komentar-komentar yang saya baca, baik di lapangan maupun di media sosial, karena peristiwa di pajak dan bea cukai saya tahu betul mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita, kepada pemerintah," kata Jokowi.

Ia menegaskan, sebagai aparat birokrasi dan pelayan masyarakat, sikap tersebut sangatlah tidak pantas. Jokowi pun mengaku memahami kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah saat ini.

"Itu kalau aparat birokrasi ya sangat tidak pantas," tegas Presiden.

Karena itu, Jokowi menekankan agar seluruh pejabat pemerintahan tak lagi memamerkan kekayaan dan kekuasaannya kepada masyarakat. Apalagi diunggah di berbagai media sosial.

"Sekali lagi saya ingin tekankan jangan, supaya ditekankan kepada kita, kepada bawahan kita jangan pamer kekuasaan, jangan pamer kekayaan, apalagi sampai dipajang-pajang di IG, di medsos," kata Jokowi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika