REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan transformasi BUMN harus mampu melampaui kriteria-kriteria korporatif yang baku. Hal ini telah ia tekankan sejak pertama kali menjabat sebagai Menteri BUMN.

"Transformasi harus dilakukan dengan cepat dan efektif, tapi tetap dalam kerangka konstitusi," ujar Erick dalam orasi ilmiahnya saat menerima penganugerahan Doktor Honoris Causa bidang Manajemen Strategis pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur (Jatim), Jumat (3/3/2023).

Sebagai agen pembangunan, ucap Erick, bukan berarti BUMN bisa mendapatkan tambahan modal dari APBN dan subsidi dalam bentuk public service obligation (PSO). Erick menyebut BUMN harus mampu menjadi lembaga bisnis yang bisa merangkul serta memajukan sektor swasta, baik besar, menengah, kecil, dan koperasi serta usaha kerakyatan yang ada di Indonesia.

Erick mengatakan BUMN harus menjadi organisasi yang sehat, tidak saja secara finansial, tapi juga secara fundamental, agar mampu memainkan peran ambideksteritas tersebut BUMN. "Selama tiga tahun terakhir, saya berupaya sungguh-sungguh untuk mewujudkan transformasi BUMN secara menyeluruh," ucap pria kelahiran Jakarta tersebut.