REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri BUMN Erick Thohir dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaudit zona berbahaya pascainsiden kebakaran di Depo Plumpang, Jakarta Utara. Ia menekankan pentingnya dilakukan audit untuk menghindari adanya korban jiwa jika insiden ini kembali terjadi.
Hal ini disampaikan Jokowi usai menemui korban kebakaran Depo Pertamina di RPTRA Rasela, Jakarta Utara, Ahad (5/3/2023).
"Saya nanti akan diputuskan oleh Pertamina dan Gubernur DKI. Tapi semuanya memang harus zona-zona berbahaya ini, tidak hanya di sini saja, harus diaudit, harus dievaluasi semuanya karena menyangkut nyawa. Tadi saya sudah perintahkan semuanya," ujar Jokowi.
Jokowi mengatakan, daerah permukiman di sekitar Depo Pertamina Plumpang merupakan zona berbahaya yang tidak bisa lagi ditinggali. Karena itu harus ada solusi untuk melindungi warga sekitar.
"Terutama, karena ini zona yang bahaya. Tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya," ujar Jokowi.
Mantan wali kota Solo itu menyebut, terdapat dua opsi yang bisa dilakukan agar peristiwa serupa yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa masyarakat sekitar tidak kembali terjadi. Yakni dengan memindahkan Depo Pertamina Plumpang atau merelokasi warga sekitar.
"Bisa saja Plumpangnya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser ke relokasi," ujar Jokowi.
Menurut dia, solusi ini akan segera diputuskan baik oleh Pertamina dan juga Pj Gubernur DKI Jakarta dalam waktu dekat.
"Ini akan segera diputuskan sehari dua hari ini oleh Pertamina, Gubernur DKI sehingga solusinya menjadi jelas," ungkapnya.
Jokowi menilai, zona di sekitar Depo Pertamina Plumpang seharusnya dibatasi dengan sungai sehingga bisa melindungi objek vital jika terjadi kebakaran.
"Karena barang-barang didalamnya barang-barang yang sangat bahaya untuk berdekatan dengan masyarakat, apalagi dengan pemukiman penduduk," kata Jokowi.
Dalam peninjauan ini, juga tampak hadir Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Ikuti Whatsapp Channel Republika