Ahad 05 Mar 2023 12:10 WIB

Redam Inflasi Pangan, Pemerintah Bikin 4.600 Pasar Murah Mulai Bulan Ini

Pemerintah juga akan menyiapkan 2,63 juta bibit untuk program pangan mandiri.

Rep: Dedy Darmawan Nasution/ Red: Lida Puspaningtyas
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, berbicara dalam Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan 2023, Ahad (5/3/2023).
Foto: tangkapan layar
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, berbicara dalam Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan 2023, Ahad (5/3/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) bakal kembali membuat ribuan titik pasar murah untuk meredam gejolak inflasi, yang kerap dipicu oleh kenaikan harga pangan.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan, sedikitnya ada 4.683 titik pasar murah di seluruh Indonesia yang akan digelar mulai Maret ini. Selain pasar murah, pemerintah menyiapkan 2,63 juta bibit untuk program pangan mandiri hingga kerja sama antardaerah untuk pendistribusian pangan.

Baca Juga

"Tahun ini tidak ada setiap bulan tanpa gerakan nasional pengendalian inflasi pangan. Kita mulai Maret ini kick off di Sulawesi Selatan dan kami akan bergerak di berbagai daerah dengan pemda," kata Perry dalam Kick Off GNPIP 2023 yang ditayangkan melalui kanal Youtube Bank Indonesia, Ahad (5/3/2023).

Perry berharap, program-program pengendalian inflasi bisa lebih berhasil dari 2022. Pemerintah menitikberatkan pengendalian inflasi dengan menjaga stabilitas sektor pangan sebagai kebutuhan dasar masyarakat.

"Kalau ketahanan bisa tercapai, harga terkendali, rakyat sejahtera, pemimpin bahagia dan kita diridhai Allah SWT," kata Perry menambahkan.

Lebih lanjut, Perry menyampaikan dengan laju inflasi yang terkendali, akan mudah bagi pemerintah mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional. Inflasi tahun ini ditargetkan turun menjadi 3,6 persen year on year dari capaian tahun lalu 5,51 persen year on year.

Dengan target inflasi tersebut, BI memproyeksikan laju pertumbuhan ekonomi berkisar 4,5 persen hingga 5,3 persen. "Perkiraan kami 4,9 persen tapi bisa naik menjadi 5,1 persen kalau bisa mendorong konsumsi, ketahanan pangan, dan juga meningkatkan ekspor," tutur Perry.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۗوَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّأْتِيَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚفَاِذَا جَاۤءَ اَمْرُ اللّٰهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُوْنَ ࣖ
Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad), di antara mereka ada yang Kami ceritakan kepadamu dan di antaranya ada (pula) yang tidak Kami ceritakan kepadamu. Tidak ada seorang rasul membawa suatu mukjizat, kecuali seizin Allah. Maka apabila telah datang perintah Allah, (untuk semua perkara) diputuskan dengan adil. Dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil.

(QS. Gafir ayat 78)

Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement